Tugas Berat Kapolri Jenderal Badrodin

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf

VIVA.co.id - Proses menetapkan Kepala Kepolisian RI tergolong sangat cepat. Tak sampai 24 jam setelah disetujui DPR, Badrodin Haiti berdiri gagah di dalam Istana Negara dengan pangkat dan jabatan baru, Kapolri berpangkat Jenderal. 

Aparat yang Tangkap Santoso Dijanjikan Naik Pangkat

Presiden Joko Widodo melantik Badrodin pada Jumat pagi berdasarkan surat keputusan Nomor 25 P Tahun 2015 tentang pengangkatan Kapolri. Pelantikan ini tidak mengejutkan, mengingat beberapa pekan sebelumnya nama Badrodin sudah disodorkan Jokowi sebagai calon Kapolri.

Dengan demikian, berakhir sudah "drama" penentuan Kapolri baru selama berbulan-bulan yang sarat dengan polemik dan ketegangan. Drama ini pula yang menghasilkan sejumlah episode pahit: pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dirombak menyusul ketegangan mereka dengan "kekuatan baru" di Polri dan kekecewaan besar dari masyarakat kepada Presiden Jokowi, yang sempat mencalonkan pejabat yang mendapat "rapor merah" dari KPK untuk menjadi Kapolri pengganti Jenderal Sutarman.

Usut Kasus Pembubaran Seminar, Kapolri Terjunkan Propam

Penunjukkan Badrodin sebagai "calon alternatif" pun tidak terasa mengejutkan, mengingat dia adalah Wakil Kepala Polri berpangkat Komisaris Jenderal yang sudah sekian lama ditunjuk Jokowi menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri. Namun, hingga kini publik belum melihat terobosan baru dari diri Badrodin selama menjadi Plt.

Maka, setelah sah dilantik menjadi Kapolri definitif, Badrodin harus bisa menghapus keraguan-raguan banyak pihak, yang selama ini belum melihat gebrakannya dalam membongkar dan memberantas sejumlah kejahatan serius - terutama korupsi. Apakah dia kini benar-benar bisa menjadi sapu yang bersih dalam menyingkirkan setan-setan koruptor, baik yang berada di luar maupun di dalam institusi Polri sendiri, seperti yang diharapkan rakyat? 

Kapolri: Bom Thamrin Dikendalikan Lima Kelompok Teroris

Kapolri Badrodin tidak harus bekerja sendiri dalam menjalankan tugas maha berat itu. Setidaknya dia bisa efektif menggandeng KPK dan Kejaksaan Agung agar menjadi lebih berani dan percaya diri dalam memerangi korupsi dan kejahatan-kejahatan berat lainnya.

Ketika dilantik, Badrodin dengan lantang berjanji tidak akan memberikan sesuatu atau janji apapun kepada siapapun, begitu pula tidak akan menerima hadiah apa pun juga dari siapa pun jika hal itu menyangkut dengan jabatannya sebagai Kapolri.

Dia pun berkomitmen akan menjalankan tugasnya dengan mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang atau golongan.



Janji Badrodin

Sehari sebelum pelantikan, saat menjalani fit and proper test atau uji kelayakan sebagai calon Kapolri, Badrodin juga menyampaikan janji-janji di hadapan anggota Komisi III DPR. Salah satunya adalah akan membangun hubungan baik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai komitmen dalam pemberantasan korupsi.

Ini tak mengherankan lantaran hubungan KPK-Polri sempat memanas belakangan ini. Khususnya setelah KPK menetapkan calon Kapolri sebelum Badrodin, Komjen Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus gratifikasi.

Menjadi panas karena peristiwa itu segera disusul oleh langkah Polri yang menetapkan dua pimpinan KPK waktu itu, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka.

"Kerja sama antar penegak hukum harus ditingkatkan. Tentu dalam proses penegakkan hukum yang kami lakukan terkait pemberantasan korupsi," kata Badrodin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 April 2015.

Salah satu bentuk dukungan Polri terhadap KPK menurut mantan Kapolda Jawa Timur itu adalah dengan menyiapkan penyidik-penyidik terbaiknya untuk ditugaskan di KPK. Dukungan ini merupakan jawaban atas sikap KPK yang kerap mengeluh karena kekurangan jumlah penyidik.

"Kami sudah siapkan personel-personel untuk penyidik KPK. Tinggal tunggu kapan diuji oleh KPK. Kan di sana ada juga seleksi di KPK sendiri. Kapan waktunya. Kami siapkan untuk mengirimkan personel," ujar Badrodin.

Sementara, terkait banyaknya laporan adanya dugaan korupsi di internal Polri, Badrodin menegaskan akan membentuk tim khusus mengusut laporan tersebut. Jika terbukti, tim khusus ini akan melakukan tindakan hukum kepada anggota Polri yang terlibat kasus korupsi.

"Tugas pertama tim ini bagaimana upaya cegah penyimpangan di internal Polri bisa dikurangi secara signifikan. Kedua, tegakkan hukum. Kalau dicegah tidak bisa, berarti harus dilakukan penegakan hukum," kata dia.

Badrodin juga memprioritaskan kasus begal motor atau dalam istilah kepolisian pencurian dengan kekerasan yang kian meresahkan masyarakat. Bahkan, dia mengklaim dari data sudah menurun.

"Saya sampaikan data. Begal itu yang dari Januari-Maret, mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Penurunannya 3,2 persen, penyelesaiannya meningkat 14 persen," ujar Badrodin.

Selain menindak tegas, Polri juga gencar mencegah aksi kriminal itu. Misalnya dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat.

"Bahwa perlu mencegah, kami harus lakukan pendataan dan analisis terhadap kasus-kasus yang sudah terjadi," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan bahwa kepolisian belajar dari kasus-kasus yang sudah terjadi. Mereka mempelajari cara kerja para pembegal baik dari sisi modus, lokasi kejahatan, hingga waktu para pembegal melancarkan aksinya.

"Kami lakukan analisis. Jadi, bisa kami simpulkan, upaya pencegahan di antaranya memberikan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat agar tidak jadi korban begal," ujar dia.

Badrodin menambahkan, polisi juga sangat memanfaatkan informasi dari para pelaku yang sudah tertangkap untuk membasmi aksi pembegalan. "Kami data mantan begal," katanya.

Satu lagi isu krusial yang menjadi prioritasnya jika memimpin Polri adalah soal terorisme. Badrodin menyoroti gerakan organisasi Islam radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Untuk mengatasi persoalan ini, dia menitikberatkan pada bagaimana cara mempengaruhi pikiran para warga Indonesia. Sebab, dengan langkah tersebut, keinginan mereka untuk bergabung atau terjerumus pada ideologi yang menghalalkan kekerasan dapat dicegah.

Tak berhenti di sana, Badrodin juga mengaku telah menyiapkan program yang segera direalisasikan setelah dilantik oleh Presiden Jokowi. Salah satunya, dia akan melakukan pembenahan internal pada tugas pertamanya.

"Kami akan lakukan bagaimana menertibkan di internal Polri, khususnya yang terkait dengan penyimpangan-penyimpangan, termasuk calo, pungli. Itu prioritas kami," kata Badrodin.

Langkah berikutnya, Badrodin akan meningkatkan soliditas di internal Polri. Sebab, Badrodin yakin dengan soliditas anggota Polri akan mendukung kinerjanya sebagai Kapolri.

"Karena itu mutlak saya harus konsolidasi ke dalam untuk bisa dijadikan satu modal pelaksanaan tugas nanti. Supaya dalam pelaksanaan tugas nanti bisa berjalan efektif, tidak terpecah," ujar Badrodin.

Selanjutnya, ia akan meningkatkan berbagai program prioritas di antaranya menegakkan hukum, meningkatkan perlindungan kepada masyarakat, terutama penyelesaian kasus korupsi.

"Kemudian tingkatkan profesionalitas anggota Polri, termasuk bagaimana anggaran Polri juga harus ditingkatkan supaya bisa lebih baik," tuturnya.



Harapan Tinggi

Pelantikan Badrodin sebagai Kapolri itu memunculkan harapan bagi sejumlah instansi lain misalnya dari sesama penegak hukum seperti KPK. Pelaksana tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, berharap Badrodin dapat meningkatkan kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Agung.

"Sinergi antara KPK, Polri dan Kejaksaan sebuah keniscayaan sehingga hadirnya Kapolri definitif ini akan semakin tingkatkan kerjasama sinergi tak hanya dalam konteks penindakan tapi juga pencegahan," kata Johan di Istana Negara, Jakarta, Jum'at, 17 April 2015.

Menurut Johan, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan terutama pencegahan di bidang mineral dan batu bara.

"Dengan adanya Kapolri definitif program lebih baik lagi," ungkapnya.

Johan juga berharap sinergi yang dibangun selama ini bisa kembali dan semakin meningkat. Khususnya terkait dengan menjalankan tupoksi masing-masing. Dia optimistis Badrodin merupakan sosok yang dapat mengembalikan hubungan KPK-Polri kembali bersinergis.

"Kami mengembangkan optimisme dengan Pak Badrodin," imbuh Johan.

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Jaksa Agung, HM Prasetyo. Dia berharap dengan adanya Kapolri definitif ini penegakan hukum bisa lebih baik.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menambahkan, instansinya kembali memulai program yang sama dengan Polri terkait pencegahan korupsi. Bulan ini, keduanya sudah menandatangani komitmen bersama di hadapan Presiden.

Melalui kesepakatan bersama itu, Adnan berharap agar KPK dan Polri bisa kembali bekerjasama dengan baik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, mengingatkan Badrodin bahwa tugasnya mendatang tidaklah mudah. Sebab itu, partai pengusung Presiden Jokowi ini berharap di tangan Badrodin akan melahirkan reformasi menyeluruh di tubuh Polri.

"Kapolri yang baru harus mengembalikan moral Polri. Saat ini terjadi demoralisasi," kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 16 April 2015.

Menurutnya, penurunan moral ini nampak dari berbagai peristiwa yang melibatkan anggota polri dan laporan negatif dari masyarakat. Citra Polri dinilai masih belum membaik.

"Sekarang kita minta bagaimana dia menjalankan reformasi polri. Secara struktural dan mental," katanya.

Rekan Trimedya di PDIP, Ahmad Basarah juga menitipkan pesan. Dia mengatakan bahwa tugas Kapolri dalam waktu dekat adalah melakukan konsolidasi internal untuk memperkuat soliditas institusi Polri.

"Sehingga menjadi lembaga atau alat negara yang berwibawa dan disegani serta tidak dilecehkan lagi oleh lembaga negara yang lain," kata Basarah, Jumat, 17 April 2015.

Anggota Komisi III ini juga meminta agar Badrodin segera merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk menerjemahkan kebijakan dan program Presiden.

"Kehendak politik Presiden Jokowi yang dituangkan dalam program Nawa Citanya," katanya menambahkan.

Selain itu, Badrodin juga diminta menjamin kemananan dan ketertiban sosial dalam rangka peringatan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Kemudian meningkatkan pelayanan Polisi Lalu Lintas di jalan raya. Permintaan ini dikhususkan bagi wilayah-wilayah perkotaan yang tingkat kemacetannya sudah melampaui batas normal.

"Kelima, bersama BNN menyusun renstra yang jitu untuk mencegah, menangkal dan membasmi produksi, peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk menyelamatkan generasi muda bangsa dari bahaya narkoba," kata ketua Fraksi PDIP di MPR ini.

Terkait terorisme, PDIP meminta, Polri bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta segera menyusun renstra untuk mencegah dan menangkal serta menumpas aksi terorisme.

"Dengan segala bentuk dan organisasinya terutama penyebaran paham ISIS di Indonesia," tutur Wakil Sekjen DPP PDIP itu.

Harapan cukup tinggi yang ditujukan pada Badrodin untuk membawa Polri menjadi lebih baik tidak mengherankan. Alasannya, secara rekam jejak berdasarkan catatan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badrodin tidak memiliki "tanda merah".

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiequrachman Ruki, memastikan bahwa lembaga yang dia pimpin itu belum menemukan tindakan korupsi apapun dari Badrodin.

"Tetapi KPK ketika ditanyakan dengan catatan yang ada, kami belum menerima apapun tentang dugaan tipikor yang dilakukan BH dan TPPU pun kami belum menerimanya seperti yang disampaikan oleh PPATK," kata Ruki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 April 2015.

Pengakuan yang sama juga disampaikan oleh Ketua PPATK, Muhammad Yusuf. Menurut dia, Badrodin tak memiliki catatan keuangan yang buruk.

"Memang dari apa yang kita peroleh, tidak ada masalah. Harapan saya semoga semua lancar sampai hari ini sudah tidak ada masalah," tambahnya.



PR Besar

Baru dilantik sebagai Kapolri, Badrodin sudah harus di hadapkan pada sejumlah problem konkrit di Tanah Air. Kondisi ini dikarenakan adanya

Pesawat dengan nomor penerbangan PK-LAG-ID 6171 ini awalnya terbang dari Jakarta menuju Ambon. Namun, maskapai milik Lion Air itu terpaksa mendarat darurat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Info soal ancaman itu mereka terima pada pukul 06.40 WITA. Pesawat lalu mendarat pada pukul 07.10. Peristiwa ini jelas mengkhawatirkan karena berhubungan dengan ancaman terorisme dengan resiko dan dampak yang luar biasa.

Tercatat, sebanyak 130 penumpang berada pada pesawat tersebut. Namun, mereka berhasil diselamatkan.

Anggota Komisi V DPR, yang membidangi perhubungan, Miryam S Haryani, menilai kasus ancaman bom itu kembali menambah persoalan perhubungan udara di Indonesia. Miryam mengatakan, persoalan mulai dari maskapai maupun pengelola Bandara seperti tragedi jatuhnya pesawat AirAsia, delay-nya Lion Air, lalu kasus penumpang gelap di Garuda rute Pekanbaru-Jakarta, dan sekarang Batik Air dengan ancaman bomnya.

"Hal ini menunjukkan bahwa ada hal serius yang harus dibenahi oleh pemerintah dalam hal ini Kemenhub terkait dengan perhubungan udara," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 April 2015.

Menurut dia, semua masalah yang muncul harus diselesaikan dengan tuntas ke akarnya. Bukan hanya pada persoalan yang tampak di permukaan.

"Jauh sebelum ancaman bom ini muncul, saya selaku mitra Kementerian Perhubungan sudah meminta pembenahan secara menyeluruh ini dari lama tapi nampaknya proses itu berjalan sangat lambat," ujar Ketua DPP Hanura ini.

Dia mengemukakan, persoalan keamanan Bandara dan keamanan penerbangan harus diperhatikan. Keamanan penerbangan, juga bukan masalah kelayakan pesawat. Tapi soal teknis lainnya seperti keamanan Bandara juga harus menjadi pusat perhatian.

"Di sisi lain, masalah ancaman bom ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian agar jangan sampai warga negara kita merasa tidak aman karena banyaknya ancaman bom di mana-mana. Ini PR besar bagi Kapolri yang baru," ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah tidak boleh abai dengan ancaman bom seperti yang dialami Batik Air ini. Karena keamanan juga merupakan hak dasar yang harus dihadirkan dalam setiap warga negara yang ada di Indonesia.

Persoalan besar kedua yang ada di depan mata Badrodin adalah . Tak lain tak bukan adalah munculnya nama Komjen Budi Gunawan sebagai salah satu kandidat. Malah jadi yang terkuat.

Budi Gunawan adalah calon Kapolri sebelum Badrodin. Pelantikannya terpaksa dibatalkan oleh Jokowi karena Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu tersandung kasus di KPK.

Lembaga tersebut menetapkan Budi sebagai tersangka kasus gratifikasi. Merasa diperlakukan tidak adil, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada akhirnya, pengadilan mengabulkan gugatan Budi tersebut dengan menyatakan penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. Namun, menjadikan polemik di masyarakat sebagai alasan, Jokowi memutuskan tidak melantiknya sebagai Kapolri meskipun secara politik dan hukum sudah tidak ada masalah.

Tentunya, masyarakat menunggu langkah Badrodin dalam memilih wakilnya tersebut.

Meskipun demikian, hingga kini, siapa yang akan menduduki jabatan Wakapolri masih menjadi pertanyan publik. Namun, Badrodin menegaskan akan melakukan seleksi terhadap para kandidat yang ada.

"Ya bintang tiga akan diajukan dalam Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi) semua," kata Badrodin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 17 April 2015.

Mengenai nama Komjen Budi Gunawan yang digadang-gadang akan menjadi Wakapolri, Badrodin enggan menjawab. Persoalan itu, kata dia, tergantung hasil rapat Wanjakti.

"Ya selama ini sudah cocok semua kan sudah akrab, semua nanti pertimbangan dari Wanjakti," ujarnya berkilah.

Badrodin mengatakan, sesuai pesan yang diberikan oleh Presiden Jokowi, calon Wakapolri harus dapat bekerja secara maksimal terutama untuk memperbaiki citra Polri.

"Bagaiamana meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Terutama terkait masalah dengan media."

Seperti Miryam S Haryani, Johan Budi atau tokoh yang lain, masyarakat Indonesia juga berharap pada Jenderal Badrodin Haiti agar melakukan yang terbaik untuk Polri. Sebab, peran Polri sebagai penegak hukum dan aparat keamanan di negeri ini begitu krusial.

Sumpah dan janji sudah diikrarkan maka wajar jika publik nantinya akan menagih karena janji adalah hutang. Tak ada pilihan lain bagi Badrodin selain berusaha keras menepati janji-jani dan menjawab harapan publik kepadanya.

Selamat bertugas Jenderal Badrodin. (ren)

![vivamore="
Baca Juga
:"]

[/vivamore]
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya