- VIVA.co.id/Reza Fajri
VIVA.co.id – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai, gencarnya operasi tangkap tangan di daerah tidak mengurangi dampak politik terhadap KPK. Hal itu dibuktikan dengan masa kerja Pansus Angket KPK yang diperpanjang.
Busyro mengingatkan, sejauh ini prestasi KPK dalam urusan pemberantasan korupsi masih terdepan dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
"Artinya (perpanjangan) itu sebuah tontonan yang tidak ada rasa malu bahwa DPR melalui pansus ingin memutilasi KPK yang selama ini sudah menunjukkan prestasi tertinggi dibanding aparat penegak hukum yang lain dalam menolong rakyat, melalui korupsi yang semakin merata di daerah," kata Busyro di Jakarta Pusat, Kamis 28 September 2017.
Busyro mengatakan, rakyat di daerah saat ini sudah sering menjadi korban kepala daerah yang korup. Namun, di tengah hal ini, Busyro menyayangkan partai politik yang lepas tanggung jawab atas fraksinya di DPR. Pasalnya, keberadaan Pansus dianggap melemahkan KPK.
"Maka berarti parpolnya lepas tangan, lepas tanggung jawab. Ini yang saya sesalkan. Dengan fakta membiarkan kepanjangan tangannya yaitu wakil-wakil partainya di DPR, membiarkan pansus bahkan diperpanjang lagi," ujar Busyro.
Menurut dia, KPK menjadi satu-satunya lembaga yang saat ini menjadi ancaman bagi aksi-aksi korupsi di daerah untuk kepentingan politik. Seperti kepentingan ajang seperti Pilkada. Karena itu Pansus DPR menurutnya tidak hanya terkait dengan kasus proyek e-KTP saja.
"KPK satu-satunya lembaga yang jadi ancaman aksi ATM-isasi kekayaan-kekayaan negara untuk kepentingan-kepentingan politik, di antaranya kepentingan politik Pilkada. Mereka (koruptor) nyasarnya ke izin, nyasarnya ke proyek infrastruktur, sumber daya alam." (mus)
Kasus Novel Baswedan, Eks Petinggi KPK Sebut Jokowi 'Cacat'
"Sikap presiden sangat lemah dan sudah lepas tanggung jawab."
