VIVAnews - Pemerintah Arab Saudi melarang jamaah Ahmadiyah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Larangan tersebut sudah disebarkan di tanah air, masalahnya, bagaimana mendeteksi jamaah Ahmadiyah.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Nusa Tenggara Barat, Lalu Suhaimi Azmi mengaku kesulitan mendeteksi calon jamaah haji Ahmadiyah. Tidak ada ketentuan dalam formulir haji untuk menyebut identitas golongan tertentu.
"Dalam formulir itu kan yang tercantum hanya identitas pribadi dan agama. Jadi sulit mengetahui apakah calon jamaah itu adalah Ahmadiyah atau bukan,"kata Suhaimi saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 9 September 2009.
Dia menambahkan larangan berhaji terhadap jamaah Ahmadiyah itu datang langsung dari Arab Saudi bukan dari pemerintah Indonesia, apalagi kantor Departemen Agama di daerah.
Suhaimi membantah dugaan Kanwil Depag NTB memperbolehkan jamaah Ahmadiyah berhaji. Meski demikian, tambah dia, pihaknya tidak punya wewenang untuk mencoret nama calon jama'ah haji yang
terindikasi berasal dari jama'ah Ahmadiyah.
Wewenang pencoretan daftar haji itu menurutnya hanya bisa dilakukan petugas di Pusat. Sebab, seluruh daftar calon jama'ah haji itu sudah masuk dalam sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat).
Suhaimi mengimbau masyarakat untuk berperan serta melaporkan jika mengetahui calon jama'ah haji tersebut terindikasi Ahmadiyah. Pihaknya juga tidak dapat mendirikan kelompok pemantau mengingat banyaknya jumlah jama'ah Ahmadiyah di Indonesia.
"Ada mekanismenya jika nanti ada calon jama'ah haji yang terindikasi Ahmadiyah. Sebelum kita rekomendasikan ke pusat, nama tersebut akan kita telusuri kebenarannya. Kalau memang terbukti dia Ahmadiyah ya kita rekomendasikan untuk dicoret,"ujar dia.
Saat ini jama'ah Ahmadiyah Lombok masih ditampung di Asrama Transito Majeluk Mataram.
Laporan: Edy Gustan| Mataram
Seorang Pria Nekat Terobos Istana Negara di Malam Takbiran, Polisi Bilang Begini
Seorang pria diduga hendak terobos masuk kawasan Istana Negaea, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 9 April 2024.
