- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16
VIVA.co.id – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menuturkan, kondisi perekonomian global pada awal tahun ini masih diwarnai ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi asumsi makro sebagai landasan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Ani, sapaan Sri Mulyani, mengemukakan pemerintah dan DPR telah menetapkan APBN 2017 dengan landasan sikap optimistis, tetapi hati-hati dengan perhitungan yang lebih realistis.
APBN 2017, ia melanjutkan, dirancang dengan tiga strategi utama, yaitu menciptakan stimulus untuk perekonomian dalam negeri melalui besaran defisit 2,41 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kemudian, untuk menjaga daya tahan ekonomi dalam menghadapi potensi guncangan dari kondisi perekonomian global, sekaligus mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Tahun 2017 juga menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya perencanaan anggaran dana transfer ke daerah sudah melebihi belanja kementerian/lembaga," ujarnya, Jumat, 20 Januari 2017.
Dalam pelaksanaannya, kata Ani, sekurangnya 25 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah.
"Hal lain yang sangat istimewa dari desentralisasi fiskal pada APBN 2017 adalah dana transfer ke desa yang meningkat tajam dari Rp47 triliun menjadi Rp60 triliun atau hampir 10 persen dari total dana transfer ke daerah," ujarnya.
Ia melanjutkan, pemihakan belanja ke daerah dan desa diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Upaya ini hanya akan terjadi apabila kapasitas, serta kemampuan pemerintah daerah juga meningkat, dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fungsi pelayanan masyarakat secara baik.
"Korupsi dan inefisiensi jadi musuh terbesar dalam upaya kita memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan," ujarnya.
Pemerintah, lanjut Ani, akan terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi. Meski demikian, APBN bukan instrumen kebijakan satu-satunya.
Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi kelembagaan, untuk memperbaiki daya saing ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta memperbaiki iklim investasi. (art)
