- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id – Guru Besar Universitas Pertahanan, Salim Said, menganalisis sikap Presiden Joko Widodo yang memberi perintah kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menemui pengunjuk rasa tanggal 4 November 2016.
Menurutnya, cara-cara seperti itu mengingatkannya tentang sosok Presiden RI pertama Soekarno kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Soeharto tahun 1966 ihwal pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
Said menyimpulkan, Presiden Jokowi sudah lepas tangan dalam penegakan hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan mendelegasikan Wapres JK untuk memberikan jaminan kepada perwakilan demonstran.
"Saya hanya ingin berbagi ingatan kepada anda, ketika kemarin Pak JK itu mengumumkan Ahok akan diperiksa dalam dua minggu, itukan adalah sebuah keputusan. Kita tahu itu perintah Pak Jokowi kepada Pak Wapres, karena Pak Jokowi tidak ada di Istana, saya tiba-tiba teringat Supersemar," kata Salim Said dalam diskusi bertajuk 'Setelah demo 411' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 November 2016.
Berdasarkan dokumen yang Ia temukan ketika melakukan penelitian dan menulis buku mengenai Presiden Soeharto, Orde Baru dan Gerakan Satu Oktober (Gestok), ada kegalauan Presiden Soekarno menghadapi desakan massa agar Presiden membubarkan PKI.
Di satu sisi, Soekarno tidak bisa lagi mempertahankan PKI. Namun di sisi lain, ia tidak kuasa membubarkan PKI secara langsung, karena teori Nasakom PKI sudah digadang-gadangnya ke dunia internasional.
"’Di mana muka saya,’ kata Bung Karno kepada Pak Harto. Kemudian Pak Harto jawab, 'serahkan kepada saya pak'. Saya temukan dokumen itu dalam penelitian saya, Supersemar itu sebenarnya tidak dramatis seperti kita bayangkan. Itu sudah understanding antara Pak Harto dengan Bung Karno, tanggung jawab diambil alih oleh Pak Harto untuk membubarkan PKI, sehingga Bung Karno tidak harus yang membubarkan PKI," Said menjelaskan.
Mantan Duta Besar RI untuk Republik Ceko ini menilai tekanan yang dihadapi Presiden Jokowi terkait Ahok ini begitu kuat. Sehingga, muncul kesan bahwa Jokowi sebenarnya sudah lelah untuk 'membela' Ahok.
"Pokoknya itu beban. Ahok itu sudah menjadi beban bagi Jokowi. Jokowi kan masih punya rencana lebih banyak, lebih dari dari sekadar rencana Ahok di Jakarta, after all, sebagian besar apa yang dikerjakan Ahok ini sebenarnya sudah dimulai oleh Jokowi. Idenya dari Jokowi, sekarang Jokowi itu capek," ujarnya.
Karena itu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat demo 4 November 2016 kemarin, kata Said, adalah pengulangan sejarah. Tapi bedanya, Ahok dinilainya sudah banyak menciptakan musuh, sehingga bahaya bila dipertahankan. Akhirnya, diberikan perintah kepada Wapres JK agar memutuskan.
"Ahok menciptakan banyak musuh seperti saya bilang tadi, tiap pagi bangun dia lihat gadget, 'musuh gue siapa hari ini?’ Segala macam dia musuhi. Capek Jokowi. Tapi Jokowi juga seperti Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, jadi lepaskan saja kepada Pak JK, dan Pak JK lah yang memutuskan bahwa dia akan diproses dalam dua minggu," jelasnya.
Sayangnya, bila dua minggu nanti proses hukum terhadap Ahok mengenai kasus dugaan penistaan agama tidak juga ditingkatkan oleh Polri, maka Jokowi tidak bisa disalahkan. Pasalnya, proses hukum dua minggu adalah pernyataan JK di depan massa aksi, bukan dari Presiden Jokowi.
"Dengan demikian Pak Jokowi datang tengah malam, dia bisa mengatakan saya tidak pernah memutuskan. Saya memang memberikan kekuasaan kepada Wapres, tapi saya tidak pernah bikin keputusan tentang bagaimana nasibnya Ahok, itu kerjanya JK, begitu," kata Said.
"Jadi sebagai orang yang mempelajari politik dan sejarah politik Indonesia, saya segera melihat itu, oh Jokowi sudah lepas tangan, kalau mau pakai kata lain, cuci tangan, 'Ahok you jalanin nasibmu, gua nggak mau mikul lu lagi, lu terlalu banyak mintanya. Gua capek'," ucap Salim. (ase)
