- VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA.co.id – Usai memberangkatkan kapal KM Caraka Jaya Niaga III-4 sebagai kapal pertama program tol laut dengan rute Jakarta-Natuna, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah akan mensubsidi biaya operasi untuk PT Pelni sebagai pemilik kapal, selama dua tahun ke depan.
"Sekarang, kita masih subsidi Pelni. Harapannya, dalam satu tahun, atau maksimal dua tahun rute ini akan menjadi rute ekonomis dan komersial. Jadi, nanti tahun kedua, Pelni akan menjalani rute dengan tarif komersial," kata Budi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa 25 Oktober 2016.
Budi menerangkan, pemberian subsidi ini, merupakan kompensasi atas kewajiban yang diemban Pelni, untuk mengantar bahan baku pangan yang telah disediakan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) ke Natuna. Tujuannya, tak lain adalah untuk menekan disparitas harga.
Selain itu, sekembalinya dari Natuna, kapal tersebut juga diharuskan membawa hasil perikanan yang akan disediakan oleh PT Perikanan Nusantara (Perinus), untuk dibawa ke Jakarta.
Mekanisme subsidi untuk waktu dua tahun ini diakui oleh Budi, hanya untuk menunggu, agar Pelni bisa mendapatkan pemasukan terlebih dahulu, guna pembiayaan operasional mereka ke depannya. Hal ini dimungkinkan, mengingat potensi hasil perikanan di Natuna memang sangat besar.
"Dalam hal ini kita memang membutuhkan pionering. Makanya kita memberikan subsidi ke Pelni," ujarnya.
Dengan perlakuan terhadap Pelni ini, Budi menyadari bahwa akan timbul semacam rasa iri pada pihak-pihak swasta, yang sebenarnya juga sangat tertarik dengan rute-rute pelayaran di program tol laut ini.
Karenanya, Budi meminta, agar para pihak swasta bisa sedikit bersabar. Sebab, saat ini, pihaknya sedang menyiapkan lelang tender untuk tiga rute, yang semuanya akan turut ditawarkan kepada mereka.
"Kita sedang siapkan tender untuk tiga rute kepada pihak-pihak swasta. Jadi, swasta enggak usah iri kepada Pelni," kata Budi.
"Karena sebenarnya, ini semua memang bentuk penguatan. Jadi, nanti swasta juga akan ditawarkan rute-rute seperti Sumatera bagian barat, Kalimantan, Maluku, semua sudah kita rancang. Pokoknya, nanti mulai 1 Januari 2017, sudah akan ada swasta yang ikut serta," ujarnya. (asp)
