- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melarang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima honor dari kegiatan yang dilakukan di luar pekerjaan. Namun harus dengan syarat bahwa peraturan di instansi si penyelengga negara tersebut tidak melarang penerimaan honor tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, saat dikonfirmasi terkait langkah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang mulai menjalankan profesi sebagai pembicara profesional dan dengan embel-embel itu akan dibayar jika muncul dalam sejumlah forum.
"Pegawai negeri atau pejabat negara bila menerima (dalam bentuk honor) diperbolehkan apabila tidak ada larangan di tempat instansinya bekerja," kata Basaria melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Jumat, 30 Septemebr 2016.
Sebelumnya, Ahok sapaan akrab Basuki, menerapkan hal itu sebagai strategi mengumpulkan dana kampanye di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.
Ahok melakukan hal itu berpatokan kepada orang lain yang telah menjadi pembicara atau pelawak profesional dalam menentukan tarif. Bila Cak Lontong misalnya, komedian yang telah menjadi komikus profesional menerapkan tarif Rp60 juta untuk sekali pertunjukan, maka Ahok akan menerapkan tarif Rp30 juta.
Ahok juga menyatakan akan mulai menerapkan tarif yang harus dibayar orang-orang yang hendak menemuinya. Namun tarif itu relatif bisa terjangkau, hanya Rp10 ribu bila pertemuan di acara umum seperti Teman Ahok Fair.
Sementara untuk acara yang sifatnya privat seperti makan malam, Ahok menerapkan tarif antara Rp2 hingga Rp10 juta. Sedangkan, undangan untuk menjadi pembicara atau pelawak akan ia ladeni dengan tarif puluhan juta rupiah. (ase)
Wakil Ketua KPK Dilaporkan ke Dewas Terkait Pelanggaran Etik
M57+ Institute melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nurul Ghufron, ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Ghufron dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik.
