- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA.co.id – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara membenarkan, layanan BlackBerry Messeger (BBM) sudah bertransformasi kepemilikannya menjadi ‘Merah Putih’. Rudiantara mengaku, proses 'kepindahan negara' BBM itu sudah diketahui sejak dua bulan yang lalu.
"Saya sudah tahu dua bulan lalu. Saya bicara dengan perusahaan Indonesia dengan BBM," ujar Rudiantara ditemui usai Rapat Kerja dengan DPR RI di Gedung Nusantara II Paripurna DPR, Jakarta, Rabu 28 September 2016.
Seperti diketahui, BBM merupakan salah satu layanan yang dikembangkan oleh BlackBerry yang notabene berasal dari Kanada. Namun, pada Juli kemarin, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) menjalin kerja sama dengan BlackBerry untuk BBM dengan nilai kerja sama US$207,5 juta atau Rp2,7 triliun untuk enam tahun.
Melihat kondisi tersebut, Rudiantara yang sudah berbicara dengan Emtek, maka layanan BBM sudah resmi 'berpaspor' Indonesia. Dan, kepemilikan tersebut sudah terbukti dengan kacamata pengakuan de facto atau kenyataan pada praktiknya.
"Di mana kalau bicara de facto di lapangan menjadi kontrol oleh perusahaan Indonesia. Artinya, secara fakta sudah bagian dari Indonesia," ucap Rudiantara.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo pada rapat kabinet bersama sejumlah jajarannya, mengungkapkan layanan pesan instan dari BlackBerry, yaitu BBM sudah 100 persen oleh Indonesia, sehingga bisa dijadikan platform asli Tanah Air.
"Kita harapkan nanti seluruh hal yang berkaitan dengan e-commerce kita, baik ritel platform-nya, baik logistik platform-nya bisa nempel ke BlackBerry Messenger, khususnya yang nanti betul-betul kita siapkan menjadi platform asli Indonesia," ucap Jokowi.
Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur BI Agus Martowardjojo, Ketua OJK Muliaman D. Hadad, dan Kepala Staf Kepresiden Teten Masduki.
Seperti diketahui, pemerintah mencanangkan visi ekonomi digital terbesar pada tahun 2020 dengan nilai valuasinya US$130 miliar.
