- Chandra G Asmara / VIVA.co.id
VIVA.co.id – Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di rentang tahun 1998-1999 masih menyisakan cerita tersendiri di benak masyarakat. Pada waktu itu, tata kelola perusahaan nasional jauh dari kata menggembirakan. Bahkan, perbankan pun tak mampu bertahan menghadapi guncangan krisis.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat menggantikan Presiden Joko Widodo dalam acara Annual Report Award 2015 yang dihelat di Wisma Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa malam, 27 September 2016.
Darmin bercerita, pada tahun 1999, pemerintah mulai melakukan audit keuangan, khususnya kepada perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Kami lakukan audit BUMN besar secara berturut-turut sampai tahun 2001. Tiga tahun berturut-turut,” ungkap Darmin.
Pada periode tersebut, Pemerintah Indonesia tidak hanya menggandeng auditor lokal, melainkan juga auditor yang termasuk dalam lima besar auditor terbaik di dunia. Menurutnya, ada tiga indikator utama yang mencerminkan suatu tata kelola telah memenuhi standarisasi.
“First line of defense, internal perusahaan harus beres governance-nya. Second line of defense, akuntan publik harus menjalankan tugasnya dengan betul. Kalau tidak betul, maka good governance tidak akan berjalan dengan baik. Third line of defense, dari sisi regulator,” katanya.
Maka dari itu, di era persaingan global seperti saat ini, penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik mutlak harus dilakukan. Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menegaskan, hal tersebut harus dilakukan, demi meningkatkan daya saing perusahaan nasional.
“Semboyannya tahun ini adalah memenangkan persaingan global. Levelnya saja dulu, bagaimana berupaya menegakkan good governance,” ujar Darmin.
Ini 5 Tips Atur Keuangan Keluarga untuk Hadapi Krisis Ekonomi
Ekonomi global disebut mendekati kondisi gelap pada 2021. Setidaknya terdapat lima hal yang dapat dilakukan untuk mengatur keuangan keluarga.
