- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id – Keputusan Anies Baswedan maju sebagai calon Gubernur DKI 2017-2022 dari Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera, menimbulkan kabar keretakan hubungan dengan Istana.
Seperti diketahui, Anies adalah orang dekat Joko Widodo saat maju di Pilpres 2014. Bahkan Anies ditunjuk sebagai juru bicara tim kampanye Jokowi-JK.
Saat penyusunan Kabinet Kerja, Anies dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun ia kemudian didepak pada 27 Juli 2016. Ia diganti oleh Muhadjir Effendy.
Menyikapi kabar keretakan hubungan Istana dengan Anies, Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah ikut campur dalam urusan pilkada.
"Sikap Presiden, siapa pun termasuk pada Anies Baswedan itu adalah hak dia untuk mengikuti pilkada di mana pun, mau dari partai apapun yang dia ingin usung itu sepenuhnya haknya," ujar Johan Budi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 27 September 2016.
Mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi ini meyakinkan, Jokowi tidak pernah ikut campur apalagi ikut mendukung salah satu pasangan calon.
"Presiden selalu sampaikan bahwa dia netral, berdiri di semua pasangan calon. Jadi Presiden mendukung pilkada yang jujur, adil dan demokratis," katanya.
Sebelumnya, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, menilai pilihan Prabowo Subianto untuk mengusung Anies, punya efek jangka pendek dan jangka panjang.
Jangka pendek, untuk merebut kursi gubernur DKI Jakarta. Sementara untuk jangka panjang, Prabowo bisa menggandeng Anies sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2019. Sebab, pemilu saat itu akan serentak antara pemilu presiden dan pemilu legislatif.
"Boleh jadi yang sekarang Anies terus dijajaki sebagai salah satu kemungkinan cawapres Pak Prabowo. Apalagi ada kemungkinan pilpres dan pileg serentak tidak ada lagi presidensial threshold (ambang batas suara). Maka Gerindra bisa usung sendiri. Kalau dia memilih Anies sebagai wakilnya kan tidak terlalu bermasalah," jelas Said kepada VIVA.co.id kemarin.
