- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, mengatakan ia diminta tanggapan beberapa hal oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah untuk memperbaiki proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari mulai perencanaan hingga penganggaran.
"Kita memberikan info titik-titik mana yang rawan korupsi. Agar itu bisa dicegah di masa yang akan datang oleh eksekutif ataupun legislatif," kata Laode di Gedung DPR, Jakarta, Senin 29 Agustus 2016.
Ia menambahkan ada beberapa kajian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dari segi pendapatan negara baik mulai dari pajak, bea cukai, dan ekstraksi dari sumber daya alam.
"Itu masih banyak piutang negara yang belum terkumpul kan dengan baik. Sehingga kami akan tindak lanjuti dengan pertemuan lanjutan antara KPK dan Menteri keuangan," kata Laode.
Ia melanjutkan pertemuan yang juga melibatkan Menteri Keuangan, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga disarankan agar menjadi sesuatu yang rutin dibicarakan khususnya soal kemungkinan penyalahgunaan APBN.
Bappenas Bantah Rumor Peleburan KPK dengan Ombudsman
Bappenas membantah kabar yang menyebut bahwa pihaknya tengah membahas rencana peleburan antara KPK dan Ombudsman. Pemerintah memperkuat infrastruktur antikorupsi.
