- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, mengkritik pola penggusuran yang kerap yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Ia menilai penggusuran yang terjadi belakangan ini seperti di kampung Akuarium dan Pasar ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, sangat tidak tepat.
"Selama ini penggusuran untuk pembangunan itu selalu penuh tangisan," kata Rizal di kediamannya, di Jalan Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis, 25 Agustus 2016.
Kasus yang Rizal perhatikan, di kampung Akuarium dengan luas 4 hektare, ada empat ratusan keluarga. Di sana orang sudah hidup puluhan tahun, membayar PBB setiap tahun.
"Dia digusur tapi enggak dikasih sepeser pun. Pakai tentara pakai polisi pula," kata dia lagi.
Rizal mengaku prihatin dengan kondisi tersebut. Apalagi, masyarakat terdampak akibat penggusuran itu ditempatkan di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang hanya digratiskan selama 3 bulan. Kondisi seperti inilah yang akan memiskinkan masyarakat.
"Itu juga digusur ke tempat yang jauh. Disuruh tinggal di rusunawa, apartemen, dan dikasih gratis cuman 3 bulan doang, abis itu mesti disuruh bayar Rp700 ribu sampai Rp1,2 juta, bayar listrik, bayar air, jauh dari tempat nyari makan, pasti ini ngajak miskin, nanti (kalau tidak sanggup) ke luar lagi dia itu dari Rusunawa," ujar Rizal.
Menurut Rizal, masih ada cara lain yang lebih santun yang dapat diupayakan untuk mencapai win win solution. "Kita bisa bangun Jakarta tanpa tangisan, karena ini 4 hektare," kata Rizal.
Idenya, kata Rizal, dengan luas lahan yang mencapai 4 hektare itu, dapat dimaksimalkan setengah hektarenya untuk dibangunkan apartemen bertingkat bagi warga di sana dengan masing-masing keluarga mendapatkan luas apartemen sekitar 60-70 meter persegi. Warga tersebut, kata Rizal, berhak mendapatkan fasilitas tersebut secara gratis.
"Kalau dihitung biaya bangunan untuk bikin apartemen tinggi ini maksimum Rp150 miliar. Nanti kita bikinin taman bermain, taman yang hijau untuk setengah hektare lagi, tempat untuk bisnis, UKM, yang 3 hektare sisanya kita tender ke swasta secara transparan," ujar dia.
Hal ini mungkin karena harga tanah di sana per meter persegi mencapai Rp25 juta rupiah. Lalu, jika sisa lahan dijual kepada pengembang 3 hektarenya maka akan bisa mendapatkan sekitar Rp750 miliar.
"Artinya bangun yang tadi, apartemen kurang dari Rp200 miliar, Pemda DKI malah untung. Ini yang sudah dilakukan oleh Lee Kwan Yew di Singapura, mengubah Singapura. Kita bisa lakukan di sini kok, tapi ini adalah contoh dari uncheck kapitalism, kapitalisme ugal-ugalan, mau untung super gede," katanya.
Rizal mengatakan pengembang tersebut juga dapat "mensponsori" penggusuran dan pembongkaran bangunan yang telah ada. Pada akhirnya, kata Rizal, semua akan sejahtera.
"Karena hitungan ekonominya masuk untuk di Jakarta. Kita tidak ingin lagi ini terjadi, kita harus ubah jakarta tanpa tangisan," tutur Rizal.
