Komisi VI Sepakati Rights Issue Empat BUMN Konstruksi

Rapat komisi VI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani
Sumber :
  • VIVA.co.id/Raudhatul Zannah

VIVA.co.id – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui rencana penerbitan saham terbatas (rights issue) empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menyerap Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Perubahan (APBN-P) 2016.

Pelindo Bantu Warga yang Mau Mudik Lebaran Tapi Terkendala Biaya

Keempat perusahaan itu ,diantaranya PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk. Penerbitan saham ini, dilakukan dengan tetap mempertahankan porsi kepemilikan saham pemerintah, sedangkan sisanya akan diserap oleh publik.

Ketua Komisi VI Dodi Reza Alex Noerdin berharap, pemberian PMN pada tahun ini dapat diprioritaskan pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, serta kesejahteraan seluruh elemen masyarakat.

Tebar Kehangatan di Safari Ramadan BUMN 2024, Kementerian BUMN dan Bank Mandiri Gelar Pasar Murah

"Jadi, difokuskan kepada pembangunan infrastruktur, kedaulatan energi, dan pangan, dan program kelangsungan kredit usaha rakyat dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah," jelas Dodi dalam rapat bersama pemerintah di gedung parlemen Jakarta, Rabu 24 Agustus 2016.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemberian PMN kepada empat perusahaan pelat merah dengan menggunakan rights issue, bertujuan agar porsi kepemilikan saham di empat BUMN tersebut tidak tergerus.

Erick Thohir Rombak Komisaris PLN, Nawal Nely Gantikan Tedi Bharata

Pemerintah, lanjut mantan Direktur Operasional Bank Dunia itu, pun telah mengalokasikan PMN bagi keempat perusahan tersebut dalam APBN Perubahan. Untuk Wika sebesar Rp4 triliun, Jasa Marga sebesar Rp1,25 triliun, Krakatau Steel sebesar Rp1,5 triliun, dan PP sebesar Rp2,25 triliun

Sebagai informasi, rencana rights issue ini merupakan bagian dari program privatisasi Kementerian BUMN, demi memperkuat permodalan usaha perusahaan pelat merah. Sebelumnya, rights issue sempat diajukan oleh pemerintah dalam APBN2016. (asp)

Menteri BUMN Erick Thohir

Erick Beberkan Alasan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Beroperasi 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir buka-bukaan alasan belum beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Karawang. Penyebab belum dibukanya Stasiun Karawang dian

img_title
VIVA.co.id
21 April 2024