VIVA.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Sarifuddin Sudding menilai, Wiranto akan tetap meneruskan upaya penyelesaian pelanggaran kasus HAM yang sudah dimulai oleh Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sebelumnya.
"Tidak ada upaya menghambat segala macam, Beliau akan menindaklanjuti program yang sudah dijalankan Pak Luhut, kalaupun dalam program itu ada kerangka penjelasan masalah HAM, akan tetap dilakukan," kata Sarifuddin Suding di Senayan, Jakarta, Jumat, 29 Juli 2016.
Hal tersebut ia sampaikan menyusul pro kontra terkait pengangkatan Wiranto sebagai Menko Polhukam menggantikan Luhut Pandjaitan. Pasalnya, Wiranto kerap dikaitkan dengan kasus pelanggaran HAM sejumlah peristiwa di Tanah Air.
Sudding mengatakan, pencopotan dua politikus Hanura dari Kabinet Kerja juga diterima oleh Hanura. Oleh karena itu, masuknya Wiranto ke kabinet juga harus dihormati sebagai hak prerogatif Presiden.
"Dari awal saya katakan ketika Presiden melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya dan tidak sesuai dengan harapan Beliau, tentunya Presiden harus ambil sikap," ujarnya menambahkan.
Pengalaman Wiranto baik sebagai pemimpin di Tentara Nasional Indonesia dan politik dinilai menjadi bukti bahwa Wiranto memang memiliki kapasitas sebagai menko. Sebelumnya Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid 2 di Kabinet Kerja. Selain menggeser sejumlah posisi, Jokowi memasukkan nama baru, salah satunya Wiranto.
"Pak Wiranto memiliki kapabilitas, punya pengalaman yang sangat panjang. Dari segi kapabilitas, profesional Beliau tidak diragukan untuk itu," kata Sudding.
(mus)
