Sumber :
- Dwi Royanto/ VIVA.co.id
VIVA.co.id - Sejumlah aktivis perempuan di Jawa Tengah mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan pelaksanaan eksekusi mati terhadap terpidana mati Merry Utami. Narapidana asal Sukoharjo itu disebut masuk dalam daftar eksekusi mati yang dilakukan Kejaksaan Agung.
Baca Juga :
Johan Budi Harusnya Tanggapi Laporan Haris Azhar
Para aktivis ini tergabung dalam Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Mereka menyampaikan tuntutan dalam sebuah aksi damai di Videotron, Jalan Pahlawan Semarang, Jawa Tengah, Kamis, 28 Juli 2016.
"Kami berharap, lewat gerakan sosial ini bisa mengetuk nurani Presiden untuk menunda pelaksanaan hukuman mati," kata Asisten Divisi Advokasi Kebijakan LRC-KJHAM, Ika Herniana dalam orasinya.
Ika beranggapan, sebagai narapidana kasus narkotik, Merry yang sebelumnya merupakan buruh migran di Taiwan, merupakan korban yang dijebak dalam penyelundupan 1,1 kilogram heroin. Sehingga tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada 2001 lalu, dan membuatnya divonis mati.
"Merry itu dijebak saat jadi TKW di Taiwan. Pemerintah harus adil menjatuhkan hukuman tanpa merenggut nyawanya," kata Ika.
Saat ini, Merry sudah berada di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut rencana, eksekusi mati akan digelar dalam waktu dekat.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Bambang Sumardiyono, memastikan proses hukuman mati tinggal menunggu detik pelaksanaan. Seluruh tim regu tembak sudah berada di Nusakambangan dan menunggu instruksi terakhir.
"Tapi untuk lebih jelasnya, tanyakan saja ke kepolisian (soal jumlah eksekutor)," jelasnya.
Bambang menyatakan para rohaniwan kini juga sudah masuk ke Nusakambangan untuk memberikan pendampingan akhir kepada para terpidana. Rohaniwan yang diizinkan masuk berasal dari pemuka agama Islam, Katolik dan beberapa pendeta Kristen.
"Sudah masuk semua itu buat memberikan pendampingan seperti biasanya," kata Bambang. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Merry itu dijebak saat jadi TKW di Taiwan. Pemerintah harus adil menjatuhkan hukuman tanpa merenggut nyawanya," kata Ika.
