- VIVA.co.id/ Agus Rahmat
VIVA.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani, mengatakan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) karena kapasitas dan pengalamannya menangani bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain itu, Wiranto merupakan bagian dari restrukturisasi koalisi partai pendukung pemerintah.
"Karena dua Menteri Hanura keluar dari kabinet, Hanura tinggal satu saja itu. Karena tinggal satu kedudukannya harus Menko, karena itu menteri senior," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016.
Saat ditanya latar belakang Wiranto yang menjadi ketua umum partai tapi kemudian membawahi kementerian mengurusi bidang politik, Arsul menilai tidak akan ada bias antara keduanya.
"Kan enggak ada selama ini menteri-menteri yang meng-ini-kan kepentingan partainya dengan begitu mencolok dan telanjang kecuali satu itu, isu yang terkait dengan kader penggerak desa itu saja yang dikaitkan, kan itu. PPP saja kan soal penyuluh agama," kata Arsul.
Ia melanjutkan, ke depannya pekerjaan rumah Wiranto mengoordinasikan menteri-menteri untuk membuat sistem pemilu yang lebih baik
"Karena pemilihan yang akan datang tahun depan kan legislatif plus presiden akan jadi satu. Itu kan perlu koordinasi lebih baik. Misal koordinasi Menkumham dan Mendagri, kemudian dengan Setneg. Ini kan butuh sosok yang barangkali lebih cool, barangkali juga lebih acceptable," kata Arsul.
Sementara itu, kalau dari sisi akseptabilitas, Wiranto di kalangan partai politik dan antar menteri baik sekali. Tapi persoalan reshuffle PPP memang sudah menyerahkannya pada Presiden dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada menteri yang ditunjuk.
"Jokowi sudah menghitung bahwa dengan plus minus itu tadi, tetap kinerja kabinet akan lebih baik dan kalau saya lihat sih dari sisi beberapa menteri, misalnya, Menteri Keuangan kemudian kepala Bappenas itu akan lebih baik sinerginya balik ke Wiranto," kata Arsul. (ase)
