- Puspen TNI
VIVA.co.id – Prajurit TNI di Komando Daerah Militer (Kodam) VI Mulawarman mengaku belum mendapatkan informasi berkaitan dengan kesepakatan Indonesia dan Filipina untuk terlibat dalam proses pembebasan sandera yang dilakukan kelompok bersenjata Abu Sayyaf.
"Kami masih belum terima surat atau pun telegram dari Mabes TNI terkait masalah itu," kata Kepala Penerangan Kodam VI Mulawarman, Letkol Inf Subagiyo, Selasa 28 Juni 2016.
Pekan lalu, di Filipina. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bersama Menteri Pertahanan Filipina Gazmin T. Voltaire memang telah membuat kesepakatan kerjasama keamanan laut dari aksi perompakan.
Salah satu kesepakatan adalah diizinkannya Indonesia untuk bisa ‘menyerbu’ atau melakukan pengejaran kepada pelaku kejahatan terhadap warga negara Indonesia ke Filipina. Dasarnya adalah perjanjian bilateral antara RI dan Filipina pada tahun 1975.
"Bagaimana perencanaannya, mereka setuju untuk kita masuk ke laut kemudian nanti bagaimana kita ke darat," kata Ryamizard di Jakarta, Selasa 28 Juni 2016.
Baca Juga:
Meski demikian, hasil pertemuan itu, kata Ryamizard, baru bisa direalisasikan untuk pembebasan sandera di kemudian hari, bukan untuk pembebasan sandera kali ini.
"Untuk sandera ini (7 ABK WNI) kan sudah kejadian. Kemarin itu, yang akan datang tidak boleh terjadi lagi," ujar dia
Terlepas dari itu, Subagiyo memastikan bahwa personel TNI, khususnya dari kesatuan Raider, akan terjun ke Filipina jika memang sewaktu-waktu dibutuhkan.
"Kami sampai saat ini masih monitor dan mengikuti perkembangan," katanya.
Iqbal Abdullah/Balikpapan
