- VIVA.co.id/ Januar Adi Sagita.
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan tidak ada kader yang menjadi pengurus baru Golkar – di bawah kepemimpinan Setya Novanto – bermasalah dengan kasus hukum. Walau ada yang pernah tersandung kasus, tapi prosesnya sudah selesai dan kini tidak lagi bermasalah.
"Tidak ada yang tersangkut hukum, siapa?" kata Idrus saat dihubungi, Jumat 27 Mei 2016.
Ditegaskannya, semua kasus hukum yang menjerat sejumlah anggota partai berlambang pohon beringin tersebut telah selesai sejak lama. Karena itu, Idrus memastikan semua nama yang dimasukkan dalam kepengurusan partainya sudah bebas dari kasus hukum.
"Iya kan tak ada masalah?, jadi kita tahu dulu UU-nya apa. Sepanjang UU tidak melarang, itu menjadi pertimbangan utama. Seperti Pak Nurdin (Halid) itu kan sudah diproses sudah lama, kan sudah selesai," tegas Idrus.
Menurut dia, tidak ada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang ditabrak. Acuan yang digunakan untuk memasukkan nama kader dalam susunan kepengurusan Golkar adalah prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela (PDLT).
"Kan UU sudah menyatakan bahwa itu sudah bisa dicalonkan, orang itu tidak ada masalah kan? PDLT juga bisa saja orang menafsirkan, tapi kembali ke unsur normatifnya (UU)," kata Idrus.
(ren)
JK Singgung Sekjen Golkar dari Militer
Dia teringat masa lalu, tentara diperbolehkan berpolitik praktis.
