- REUTERS/Garry Lotulung
VIVA.co.id – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan beserta empat kementerian yang berada dalam koordinasinya, menggandeng Bank Indonesia dalam rangka perluasan akses keuangan dan elektronifikasi penyaluran bantuan sosial.
Gubernur BI, Agus Martowardojo, optimistis kerja sama ini mampu membawa perubahan, terutama dalam mekanisme penyaluran dari yang sebelumnya tunai menjadi non tunai.
Dengan demikian, dapat mewujudkan program bantuan yang memenuhi prinsip yang diusung Presiden Joko Widodo.
“Penyaluran bantuan sosial secara non tunai juga diharapkan mengurangi perilaku konsumtif, membangun kebiasaan menabung, dan merangkul masyarakat di lapisan terbawah,” kata Agus, di Jakarta, Kamis, 26 Mei 2016.
Menurut dia, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal merupakan tantangan tersendiri bagi negara besar seperti Indonesia.
Sebaran penduduk hingga ke berbagai pelosok negeri tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar bagi penyaluran bantuan.
Meski begitu, mantan Menteri Keuangan tersebut menegaskan, bahwa layanan jaringan keuangan yang disediakan perbankan saat ini sudah mulai mampu menjangkau masyarakat di berbagai pelosok daerah, melalui ketersediaan layanan keuangan digital.
“Kerja sama dengan usaha kecil seperti warung kelontong melalui pemanfaatan teknologi mobile, selain mampu memberdayakan unit ekonomi lokal, juga mempermudah kebutuhan transaksi keuangan masyarakat,” ungkap Agus.
