- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, menilai dana partisipasi calon ketua umum Partai Golkar sebesar Rp1 miliar sebagai politik uang. Penilaian tersebut berbeda dengan pernyataan Tim Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar, yang menyebut iuran itu diasumsikan untuk meniadakan politik uang.
"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau menjadi Ketua Partai harus menyumbang Rp1 miliar?" kata Syarif dalam pesan singkat saat dikonfirmasi pada Selasa, 3 Mei 2016.
Syarif menyebut bahwa cara-cara seperti itu perlu diubah. Menurut dia, seorang calon ketua umum seharusnya menyumbang ide, bukan uang.
“Yang seharusnya disumbang para calon itu adalah 'ide-ide brilian untuk perbaikan Golkar'. Bukan uang yang Rp1 miliar percalon. Ayo ubah kegilaan ini menjadi kewarasan," kata Syarif.
Sebelumnya, asumsi besaran dana partisipasi calon Ketua Umum DPP Partai Golkar sebesar Rp1 miliar hasil pertimbangan Tim Steering Committee (SC) sempat menjadi sorotan seluruh elemen partai dalam rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar periode 2014-2019.
Ketua SC Nurdin Halid mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan keputusan bersama seluruh elemen partai. Menurut dia, iuran Rp1 miliar itu diasumsikan untuk meniadakan politik uang.
"Begitu diputuskan. Nggak perlu tanya kenapa. Dasarnya adalah anggaran yang dibutuhkan. Filosofinya agar tidak ada money politic," kata Nurdin di aula DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Kamis, 28 April 2016.
Ia juga mengatakan nominal tersebut bukan semata-mata keputusan SC, melainkan telah disepakati bersama dalam rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar.
"Bukan SC. Rapat pleno DPP," ujar dia.
Namun, apabila seseorang mencalonkan diri dengan harta kekayaan kurang dari Rp1 miliar tapi mampu mendaftar, mantan Ketua Umum PSSI itu mengaku hal tersebut tidak menjadi kepentingannya.
"Saya tidak mengurusi itu," tegasnya.
Rapat pleno pengurus DPP Partai Golkar periode 2014-2019, di aula DPP Partai Golkar memutuskan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan digelar di Bali selama lima hari, pada 22-26 Mei 2016.
Rapat pleno ini juga dihadiri Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, berdasarkan Surat Keputusan hasil Munas Bali yang telah ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly.
(ren)
