- VIVA.co.id/ Fajar Ginanjar Mukti
VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bercerita, dia sempat diberi saran seorang pakar di bidang politik terkait pencalonannya sebagai gubernur DKI dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.
Ahok, sapaan akrab Basuki, sangat tidak disarankan untuk memilih seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi calon wakilnya. Sebab, berpasangan dengan PNS dinilai tidak akan dapat menggalang suara warga Jakarta.
"Saya disarankan jangan pilih wakil dari PNS, apalagi kalau PNS itu bukan ketua ormas (organisasi kemasyarakatan)," ujar Ahok, saat memberi pengarahan kepada 151 pejabat eselon III dan IV yang baru diantik, di Balai Agung Balai Kota DKI, Jumat, 29 April 2016.
Jika mengikuti saran itu, kata Ahok, ia akan memilih Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah sebagai pasangan wakilnya. Saat ini, Saefullah juga menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta. Anggota ormas keislaman tersebut dinilai loyal kepada pemimpinnya. "Kalau mau gampang (memenangkan pemilihan), saya pilih Sekda," ujar Ahok.
Namun, menurut Ahok, ia akhirnya tidak mengikuti saran itu. Ia memilih Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono menjadi pasangannya.
Hal itu ia lakukan demi menghapuskan stigma negatif yang melekat kepada kalangan birokrat selama ini. Ahok ingin membuktikan, PNS yang selama ini dicitrakan korup dan malas, memiliki kemampuan untuk memimpin daerah.
Selama lebih dari 10 tahun berpengalaman di pemerintahan, kata Ahok, ia telah menyaksikan sendiri terjadinya reformasi birokrasi. Dalam Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, menurutnya, jumlah PNS yang giat dan berkinerja baik telah mengalahkan jumlah PNS yang korup dan malas. "Saya mempertaruhkan karier politik saya dengan memilih cawagub (calon wakil gubernur) PNS," ujar Ahok.
2 Alasan PDIP Jagokan Ahok Kembali Pimpin Jakarta 2024
PDIP menyiapkan sejumlah kadernya termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok maju ke Pilkada DKI 2024.
