Kesenjangan Desa dan Kota Dilihat dari Rumahnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.

VIVA.co.id – Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla membuka gelaran Indonesia Property Expo 2016 di Jakarta Convention Center, hari ini, Sabtu 13 Februari 2016.

Pameran Indonesia Properti Expo 2022 Siap Digelar, Catat Tanggalnya

Dalam sembilan hari ke depan, hampir 660 proyek properti hasil karya perusahaan pengembang, yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, ditawarkan kepada para pengunjung.

Dalam sambutannya, JK mengatakan, produk properti sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia saat ini. Namun pada kenyataannya, ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan dari sektor perumahan masih terasa, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pameran Properti Online, Mandiri Tawarkan Fix Rate 10 Tahun Bunga KPR

“Perumahan merupakan kebutuhan pokok. Kami berupaya meningkatkan fasilitas perumahan untuk memenuhi kebutuhan pokok itu, dan sudah berlangsung lama. Hanya, upaya itu belum seimbang dengan kebutuhan,” ujar JK di JCC, Jakarta.

Program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah, kata JK, memang bertujuan untuk meminimalisir hal tersebut. Menurutnya, kesenjangan yang terjadi antara desa dan perkotaan setiap tahunnya semakin tinggi. Apalagi, ditambah dengan laju urbanisasi yang tidak beraturan. Alhasil, permintaan akan rumah tinggal di Ibukota jauh lebih besar.

Gelar IPEX Virtual Perdana di Indonesia, BTN Targetkan 2 Juta Visitor

“Kesenjangan ini sudah lampu kuning. Gini ratio meningkat di perkotaan. Salah satu yang menyebabkan itu adalah fasilitas yang berbeda. Kalau di pedesaan, tidak terlalu terlihat, semua orang punya rumah yang sama. Justru, kemiskinan bisa dijumpai di Jakarta,” kata dia

Oleh karena itu, fokus pemerintah adalah bagaimana menjaga keseimbangan hal tersebut. Sehingga, nantinya tidak ditemukan lagi adanya kesenjangan antara di kaya dan si miskin.

Dengan begitu, rencana pemerintah untuk menumbuhkan ekonomi dari pinggiran akan terlaksana dengan baik.

“Bila perumahan tidak dikelola dengan baik, maka sosial masyarakat akan terpengaruh. Kewajiban rumah seimbang harus dilaksanakan segera, secara baik dan ketat. Pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan, tetapi juga dengan keseimbangan dan pemerataan,” jelas Wapres.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya