- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bukanlah proyek yang menguntungkan dari sisi keekonomian. Bahkan, proyek yang digarap antara pihak swasta dan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China tersebut lebih mengarah pada kerugian.
Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Bambang Prihartono menyebutkan, pembangunan proyek transportasi masal memang bukanlah suatu proyek yang menguntungkan. Meski begitu proyek ini tetap akan menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Di mana-mana, pembangunan proyek angkutan masal itu rugi. Di sini orang sering salah, dikira membangun proyek angkutan itu untung. Tidak ada ceritanya. Pemerintah di sini mempercepat perizinan, dan berikan keuntungan," ujar Bambang dalam sebuah diskusi di kantornya, Jakarta, Jumat 12 Februari 2016.
Kendati proyek kereta cepat dinilai merugi, proyek ini diharapkan mampu berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini tercermin dari pengalaman China dalam mengembangkan kereta cepat Beijing.
Pengalaman di China, tiap kota yang disinggahi itu langsung tumbuh 0,6 persen sampai dengan satu persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Itu dampaknya luar biasa. Estimasi manfaat aglomerasi pada kota lapis kedua dan ketiga juga bisa sangat besar, setara dengan 0,55 persen dari total PDB di Jinan per tahun, 0,63 persen di Jilin, dan satu persen di Dezhou," kata dia.
Jika pembangunan kereta cepat berjalan sesuai dengan rencana, Bambang optimistis dampak efek berganda akan terasa pada penurunan biaya logistik. Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik sampai dengan 2019 mendatang mencapai 6,8 persen.
"Pembangunan ini bukan semata membangun kereta cepat, tetapi penggerak kunci untuk pembangunan," ucap dia.
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Dia mengakui, proyek ini jadi prioritas dan sorotan masyarakat.
