Sumber :
- VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin
VIVA.co.id
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan, pemerintah perlu membuat kebijakan penentuan harga gas di Indonesia.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Hal ini, lantaran kesenjangan harga gas di daerah yang begitu tinggi. Misalnya, antara Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera Utara.
Ketua Komite Tetap Hubungan Kelembagaan dan Regulasi Sektor Energi Minyak dan Gas Bumi Kadin, Firlie Ganinduto, Rabu 10 Februari 2016, mengatakan kebijakan harga gas itu harus diatur secepatnya. Sebab, selama ini belum terlihat strategi pemerintah dalam mengatur harga gas.
"Pricing policy itu harus sudah ada, karena sekarang kan enggak ada aturan untuk bagaimana mengatur harga gas. Jadi, penentuan harga gas seharusnya dilihat dari komersialitas," kata Firlie di Akmani Hotel Jakarta.
Dia mengatakan, harga gas hendaknya harus dilihat dari harga ongkos produksinya. Menurutnya, SKK Migas pun tampak bingung ketika menentukan harga gas di daerah.
"SKK Migas itu juga bingung menentukan harga gas. Jadi, yang mereka lakukan itu selama ini hanya melihat harga di sekitar daerah itu berapa, lucu kan. Jadi, memang policy itu harus ada, bagaimana menentukan harga gas itu," kata dia.
Dia menuturkan, harga gas seharusnya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga harga gas di daerah dapat dikendalikan dengan baik.
"Tapi sampai sekarang belum ada Permennya, jadi harga gas memang cukup tinggi, karena tergantung biaya produksi gas itu berapa," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian ESDM untuk membuat formula perhitungan harga gas yang dapat berlaku secara nasional, sehingga disparitas harga antarwilayah tidak berbeda jauh.
"Di Sumatera Utara itu harga gas US$12 per mmbtu, kalau di Jawa itu hanya sekitar US$4, US$5, atau US$6, per mmbtu. Itu kan enggak betul, kami meminta pemerintah membuat suatu kebijakan, di mana harga gas itu intinya terjangkau," ujar Harry Purnomo, anggota Komisi VII DPR RI kepada VIVA.co.id beberapa waktu lalu. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Pricing policy itu harus sudah ada, karena sekarang kan enggak ada aturan untuk bagaimana mengatur harga gas. Jadi, penentuan harga gas seharusnya dilihat dari komersialitas," kata Firlie di Akmani Hotel Jakarta.
