Tak Ada Alasan Malaysia Lupa Bayar Gaji TKI
VIVAnews - Para majikan Malaysia yang akan mempekerjakan pembantu rumah tangga asal Indonesia harus membuka rekening bank untuk pembayaran gaji bulanan. Jika tidak, jangan harap mereka bisa memperbarui ijin para asisten rumah tangganya.
Menurut sumber, seperti dimuat laman New Straits Times, aturan pembayaran gaji lewat bank akan didiskusikan Indonesia dan Malaysia hari ini, Senin 6 Juni 2009, Tim Malaysia akan dipimpin Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, S Subramaniam, sedangkan delegasi Indonesia akan dipimpin Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno.
Tak hanya menjamin gaji pembantu dibayar tepat waktu dan lancar, metode pembayaran gaji seperti ini juga akan melindungi si majikan dari tuduhan tak membayar gaji pembantunya. Diharap cara ini akan mengurangi masalah tenaga kerja indonesia di Malaysia.
"Kami seringkali mendapatkan kasus majikan menunda pembayaran gaji, alasannya keuangan rumah tangga banyak terkuras untuk pesta hari raya atau anaknya mau masuk sekolah," kata sumber tadi.
Alasan penundaan gaji yang mengada-ada itu makin memperkeruh masalah dan bahkan memperburuk citra Malaysia.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Agen Tenaga Kerja Asing Malaysia (Papa), Datuk Raja Zulkepley Dahalan mengatakan pembayaran gaji lewat bank bukan hal yang baru. "Itu sudah didiskusikan sebelumnya. Baik Indonesia maupun Malaysia sudah menyetujui hal tersebut. Tapi soal teknis, belum dise[akati," kata dia.
Buntut kasus penyiksaan pembantu asal Indonesia, Siti Hajar, sejak Jumat 26 Juni 2009, pemerintah Indonesia memutuskan menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja informal ke Malaysia.
Penghentian pengiriman akan dilakukan hingga 15 Juli 2009, saat kesepakatan bersama (MoU) dengan pemerintah Malaysia terkait penempatan TKI selesai diteken. Dalam pertemuan itu, Pemerintah Indonesia akan mendesak tujuh poin perubahan dalam review kesepakatan bersama (MoU) tentang penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia.
Penghentian sementara pengiriman pembantu rumah tangga asal Indonesia tak hanya membuat repot negeri jiran, tapi juga merugikan.
Indonesia Sesalkan Palestina Gagal Jadi Anggota Penuh PBB Karena Veto AS
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyesalkan kegagalan berulang DK PBB dalam mengesahkan resolusi keanggotaan penuh Palestina.
