- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Langkah pemerintah untuk bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP) atau pakta perdagangan antarnegara Asia Pasifik dinilai terlalu dini. Pemerintah harus lebih dulu menyelesaikan masalah internal yang kini membelenggu perdagangan Indonesia.
Yayasan Forum Pengkajian Kebijakan Perdagangan atau Trade Policy Forum (TRAP) menyatakan, hal tesebut dilakukan supaya nantinya Indonesia mampu membuka akses pasar untuk barang, jasa dan investasi bagi Indonesia sendiri.
Ketua TRAP, Hatanto Reksodipoetro mengatakan, saat ini Indonesia memiliki beberapa masalah kunci yang harus segera diselesaikan. Di antaranya, kualitas tenaga kerja dan ketersediaan tenaga profesional pada sektor pendidikan, dan finansial untuk dapat kompetitif dan mudah diakses usaha kecil menengah (UKM) di sektor keuangan.
"Selain itu, pemerintah juga harus menyelesaikan jaringan distribusi nasional yang murah dan cepat untuk menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan di antara pusat-pusat pengolahan, daya tarik, serta kepastian dan kemudahan dalam berinvestasi," ujarnya di Jakarta, Rabu, 25 November 2015.
Ia menilai, saat ini Pemerintah Indonesia belum serius menyelesaikan pekerjaan rumah. Salah satunya dalam menghilangkan ekonomi biaya tinggi.
Terlebih, kata dia, koordinasi antarkementerian dan lembaga negara masih mementingkan ego, sehingga tak terjalin integrasi yang baik di internal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, terutama terkait regulasi.
"Hal ini yang membuat paket-paket deregulasi yang diluncurkan sejak 1980-an terus diganggu dengan regulasi-regulasi yang baru, sehingga perlu digulirkan deregulasi lagi," katanya menambahkan.
Dia meminta, pemerintah saat ini benar-benar membuktikan makna revolusi mental yang menjadi ikon dari pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Kinilah saatnya Indonesia menjalani revolusi mental yang berani dan sungguh-sungguh demi kepentingan jangka panjang ekonomi nasional."
(mus)
