- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Polda Metro Jaya tidak akan membiarkan serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI tahun depan kembali rendah seperti yang terjadi tahun ini.
Kapolda Metro Jaya, Inspketur Jenderal Tito Karnavian, mengatakan meski merupakan aparat yang menjaga keamanan di Jakarta, Polda Metro Jaya sejatinya merupakan pengawal juga bagi pemerintah, untuk memastikan pembangunan bisa terlaksana.
Tito mengatakan, Polda tidak ingin lagi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2016 kembali rendah, yang akhirnya menghambat jalannya pembangunan.
"Anggaran itu adalah darah pembangunan dan serapannya sangat ditentukan kinerja pemerintah daerah," ujar Tito, memberi sambutan dalam pembentukan tim percepatan penyerapan anggaran di Balai Agung Balai Kota DKI, Rabu, 25 November 2015.
Maka dari itu, Tito mengatakan, Polda berkomitmen menyertakan minimal 10 orang anggotanya untuk turut dalam kegiatan pengusulan hingga penggunaan anggaran.
Anggota berasal dari Direktorat Kriminal Umum dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan anggota Polda akan memastikan pengusulan hingga penggunaan anggaran sesuai prosedur dan mencegah terjadinya kebocoran akibat tindakan korupsi.
"Dengan adanya tim, kami ingin Pemerintah Provinsi DKI lebih berani menyerap anggaran. Polda akan membantu pemerintah dari mulai perencanaan lelang hingga eksekusi anggaran," ujar Tito.
Selain Polda, empat lembaga juga menyatakan komitmennya mencegah serapan anggaran DKI rendah. Keempat lembaga itu adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan Tinggi DKI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Kelima lembaga tergabung dalam Tim Pengawal dan Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D).
Alasan Polisi Tetap Sidik Kasus Dugaan Penipuan Wanita Emas
Hasnaeni saat ini masih berstatus sebagai saksi terlapor.
