DPR RI: Surat Setya Novanto ke Pertamina Palsu

Ketua DPR Setya Novanto.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya merespon isu beredarnya surat berisi dugaan intervensi Setya Novanto ke PT Pertamina. Surat berkop DPR RI itu sebelumnya ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto.

Setya Novanto Ampuni Pemalsu Tanda Tangan di Paripurna DPR

Dalam surat itu dinyatakan, Ketua DPR RI Setya Novanto meminta PT Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Orbit Terminal Merak (OTM).

"Saya ingin menyampaikan berkaitan dengan surat Ketua DPR RI bahwa surat ini tidak pernah kami keluarkan dari bagian Tata Usaha Ketua DPR RI," kata Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR RI, Hani Tahapary saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 18 November 2015.

Diperiksa Kejagung, Setya Novanto Bantah Catut Nama Presiden

Sambil menunjukkan copian surat yang diduga palsu tersebut, Hani menjelaskan, beberapa ciri perbedaan dengan contoh surat asli yang resmi dikeluarkan oleh Ketua DPR RI. Menurut dia, perbedaan pertama adalah pada bagian kop surat.

"Kop surat dari surat ini sangat berbeda dengan kop surat yang ada di Tata Usaha Ketua DPR RI. Pada kop surat ini, lambang DPR berada di tengah, seharusnya berada di pinggir khusus untuk surat yang ditandatangani oleh Ketua DPR RI," ujar Hani menjelaskan.

Kejaksaan Lanjutkan Pemeriksaan Setya Novanto Pekan Depan

Perbedaan kedua, semua surat dinas Ketua DPR RI pasti mempunyai nomor surat dan diteken oleh Ketua DPR secara langsung. "Kalau kita lihat bahwa surat ini tidak ada nomor sama sekali. Surat ini juga tidak ditandatangani oleh Bapak Ketua DPR RI, maka surat ini tidak pernah kami kenal dan kami nyatakan palsu," ujarnya menegaskan.

Hani menambahkan, semua surat yang berasal dari Ketua DPR harus melalui pendataan oleh bagian Tata Usaha Ketua DPR. Dia mengaku heran dengan beredarnya surat tersebut, sehingga pihak DPR RI perlu segera mengklarifikasi terkait administrasi surat menyurat di DPR RI.

"Semua surat yang ditandatangani Ketua DPR selalu didata oleh kami. Kami juga heran, kami tidak tahu apa indikasinya. Bapak Ketua DPR tidak akan pernah mengeluarkan surat tanpa melalui bagian Tata Usaha," ujarnya.

Disamping itu, Hani juga sebelumnya sempat menanyakan masalah surat tersebut kepada Setya Novanto, dan politikus Golkar itu mengaku tidak tahu menahu terkait surat tersebut. Kemudian, Setya Novanto meminta dia untuk menjelaskan kepada media terkait administrasi persuratan yang ada di bagian Tata Usaha Ketua DPR.

"Beliau tidak tahu tentang surat itu, dan meminta kami untuk menjelaskan tentang perbedaan antara surat asli dan palsu."

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya