- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Setahun pemerintahan Jokowi-JK mendapat banyak sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Salah satunya datang dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang merilis hasil kajian mereka terkait pemberantasan korupsi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi.
Direktur Pukat UGM, Zaenal Arifin Mochtar, mengatakan, pemberantasan korupsi pada satu tahun pemerintahan Jokowi lebih buruk dari zaman kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Zainal, SBY jauh lebih tegas dan terlihat berpihak meski pada awalnya meragukan.
"Kami lihat SBY di tahun kedelapannya memimpin. Dalam kasus cicak versus buaya pertama, SBY menunjukkan keberpihakannya. Kami tentu berharap Jokowi bisa memperbaiki ini di tahun keduanya," kata Zainal, Kamis 22 Oktober 2015.
Menurut dia, ada sembilan janji Jokowi terkait dengan pemberantasan korupsi saat kampanye. Salah satunya, janji Jokowi membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi serta reformasi lembaga penegakan hukum.
"Tidak ada upaya dari pemerintahan Jokowi dalam usaha pemberantasan korupsi," kata dia.
Peneliti Pukat UGM lainnya, Fariz Fachryan mengatakan, catatan buruk lainnya yaitu terkait janji memprioritaskan penanganan korupsi di sektor penegakan hukum, politik, pajak, bea cukai, dan industri sumber daya alam.
Menurut Fariz, ditangkapnya mantan Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella dalam kasus suap membuktikan jika belum ada prioritas dalam pemberantasan korupsi di bidang hukum dan politik.
"Rio Capella tertangkap itu bukti kalau Jokowi sejak awal salah menunjuk jaksa agung yang sejak awal diketahui kader Partai Nasdem. Menempatkan politisi di lembaga penegakan hukum ini bertentangan dengan janji Jokowi sendiri," kata Fariz.
Secara keseluruhan, Pukat pun menilai pemberantasan korupsi di era Jokowi hancur lebur. Tidak terlihat upaya Jokowi untuk membangun fondasi pemberantasan korupsi yang jelas pada satu tahun pertamanya.
"Kami sampai pada kesimpulan ini hancur lebur, seperti judul rilis kami," ujarnya.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
