- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan, beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahkan hingga mengiriminya banyak pesan pendek yang isinya menyampaikan kecurigaan bahwa bantuan pembangunan RSU Adhyaksa dilakukan agar Kejaksaan tidak melakukan penyelidikan atas berbagai kasus hukum yang terjadi di Pemerintah Provinsi DKI.
"Jadi orang politik itu memang bikin keputusan apa saja tetap dicari salahnya," ujar Ahok saat menyampaikan sambutan dalam perayaan 1 tahun berdirinya RSU Adhyaksa di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 6 Oktober 2015.
Ahok mengatakan tuduhan tersebut tentu tidak benar. Kejaksaan Agung adalah lembaga penegak hukum profesional yang para penyidiknya bekerja dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan mereka tanpa tergiur keberadaan suap atau sogokan.
"Saya katakan yang namanya Kejaksaan itu protap-nya jelas kok. Kalau ada orang DKI salah ya tetap harus dihukum, supaya ada efek jera," ujar Ahok.
Ahok mengatakan pemberian dukungan berupa tenaga dokter dan kesatuan manajemen dengan RSUD Pasar Rebo dilakukan semata-mata untuk membantu Kejaksaan mendirikan fasilitas kesehatan yang bisa dijadikan sebagai satu-satunya tempat untuk merawat tahanannya yang mengaku membutuhkan perawatan medis.
Di satu sisi, Ahok mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI melihat tawaran kerja sama yang dilakukan juga dapat menguntungkan bagi pemerintah sendiri. DKI tidak perlu melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit, namun memiliki sebuah rumah sakit baru yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Jakarta.
"Jadi ini semacam kembaran RSUD Pasar Rebo. Kami diuntungkan enggak udah bangun gedung tapi dengan bekerjasama, masyarakat bisa berobat. Begitu konsepnya. Mau bantu sogok jaksa gimana, orang kalau salah ya mesti ditangkep. Enak saja kamu. Udah disumpah masa nangkepnya enggak bener," ujar Ahok.
