Sumber :
- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id
- Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, mengatakan Presiden Joko Widodo harus segera merespons aturan baru soal pemeriksaan Anggota DPR.
Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang merubah frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 diubah menjadi "persetujuan tertulis dari presiden" dalam permintaan keterangan terhadap anggota DPR.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
MK Lega Kembali Peroleh Kepercayaan Publik
Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon atas uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang merubah frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 diubah menjadi "persetujuan tertulis dari presiden" dalam permintaan keterangan terhadap anggota DPR.
"Ya memang jadi panjang dan rumit. Presiden harus bisa merespons cepat. Jangan jadi sasaran tembak dan disalahkan karena dianggap lambat," kata Masinton saat di hubungi, Kamis 24 September 2015.
Masinton berharap Presiden Jokowi segera berkoordinasi dengan Sekretaris Negara. Menurutnya hal ini penting agar proses administrasi bisa cepat.
"Ini kan tahapan administrasinya panjang. Polisi atau jaksa kan nggak bisa minta langsung ke presiden. Ada proses administrasi. Ini yang harus cepat," kata dia.
Politisi PDIP ini memaparkan putusan MK ini tidak berlaku bagi berbagai kejahatan dengan predikat khusus dan operasi tangkap tangan (OTT) baik oleh KPK maupun aparat penegak hukum lain.
"Jadi kalau kena OTT, nggak berlaku," katanya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ya memang jadi panjang dan rumit. Presiden harus bisa merespons cepat. Jangan jadi sasaran tembak dan disalahkan karena dianggap lambat," kata Masinton saat di hubungi, Kamis 24 September 2015.
