Ikut Rapat, Pengacara RJ Lino Diusir Pimpinan DPR

Jokowi dan RJ Lino
Sumber :
  • Antara/ Widodo S Jusuf
VIVA.co.id
Pelindo III Bantah Tudingan Intimidasi Pekerja Alih Daya
- Terdapat kejadian menarik saat Komisi VI DPR RI tengah menggelar rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino. 

Industri Logistik Protes Tarif Timbun Kontainer Naik 900%
Ketika itu, saat menghadiri rapat tersebut, RJ Lino hadir bersama beberapa direksi PT Pelindo II. Tak hanya itu, RJ Lino turut membawa pengacaranya, Frederic Yunadi.

Kasus Pelindo, Polri Juga Periksa Adik Bambang Widjojanto
Diketahui, saat rapat tengah berlangsung, Frederic Yunadi duduk tepat di belakang RJ Lino. Melihat hal tersebut, salah satu anggota Komisi VI, Primus Yustisio, langsung memberikan interupsinya. 

Ini, karena dia melihat ada yang berbeda di barisan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

"Interupsi pimpinan, saya lihat, dalam rapat kita kali ini, ada orang yang tak ada kaitannya dengan rapat ini," ujar politisi PAN ini di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 15 September 2015.

Mendengar adanya interupsi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI, Heri Gunawan, langsung memberikan jawaban. Yang akhirnya politisi Partai Gerindra ini meminta pengacara RJ Lino untuk meninggalkan ruangan.

"Kami mengundang Deputi BUMN dan Dirut BUMN, saya pikir kalau ada orang yang tidak berkepentingan dan tidak ada hubungannya dengan BUMN, lebih baik keluar," kata Heri.

Mendengar hal itu, Frederic yang menggunakan safari bewarna coklat langsung meninggalkan ruangan rapat.

Sebagai informasi, dalam rapat panja, Komisi VI DPR akan membahas terkait kinerja perseroan di tahun 2015 ini. 

Selain itu, Panja ini dibentuk beberapa waktu karena DPR RI menemukan kejanggalan, saat kantor pusat Pelindo di Pelabuan Tanjung Priok di geledah oleh Bareskrim Polri, terkait adanya dugaan korupsi tentang pengadaan mobil crane.

Namun, setelah penggeledahan itu, Jabatan Kabareskrim yang semula dipegang oleh Komjen Pol Budi Waseso, ternyata digantikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar.

Dengan adanya pergantian itu, membuat Komisi VI DPR meminta Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengganti RJ Lino, karena diduga telah berbuat semena-mena. (asp)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya