- ANTARA/Rony Muharrman
VIVA.co.id - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam penanganan operasi darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, hari ini digelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Rapat dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Menteri LHK ad interim dan dihadiri Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Gubernur Sumatera Selatan, pj Gubernur Jambi, pj Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Riau, Danrem dan Kapolda Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kepala Pelaksana BPBD.
Dalam keputusan rapat koordinasi ini, Panglima TNI dan Kapolri secara penuh membantu penanganan darurat asap dengan mengerahkan personel yang dibutuhkan pemda untuk memadamkan kebakaran lahan dan hutan.
Selain itu, posko darurat di provinsi diminta agar lebih diaktifkan meski BPBD sudah mendirikan Posko. Namun, perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur. Kemudian menyusun organisasi posko dengan mereplikasi pengalaman penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014. Danrem diarahkan sebagai Incident Commander.
Kemudian Menteri LHK akan menetapkan organisasi posko nasional yang berkedudukan di Kantor Kemen LHK pada Selasa 8 September 2015. Lalu, BNPB akan meneruskan dukungan operasi hujan buatan dan pemboman air. BNPB akan memberikan pendampingan teknis pengalaman keberhasilan penanganan karhutla di Riau tahun 2013 dan 2014 kepada Kemen LHK dan Pemda.
Kementerian LHK juga akan menyusun rencana aksi jangka panjang dan pendek tentang penyelesaian karhutla ini. Kemudian melakukan pengadaan alat pemadaman api. Saat ini masih dalam proses tender.
Selain penanganan, penegakan hukum yang lama dan yang berjalan saat ini juga diminta untuk segera dituntaskan. Kebutuhan personel TNI dan Polri untuk memadamkan api sedang dihitung oleh Kementerian LHK.
Guna mengatasi bencana kabut asap ini, Kementerian LHK menyiapkan anggaran untuk menyewa empat unit air tractor dari Australia untuk melaksanakan pemboman air. Saat ini baru satu unit yang datang di Riau.
Rapat koordinasi juga mengaharuskan Panglima TNI untuk mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan dan personel TNI sesuai permintaan dari Kementerian LHK dan Pemda setempat.
