Ahok Minta Jokowi Bubarkan IPDN, Kenapa?

Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Sumber :
  • Fajar GM - VIVA.co.id
VIVA.co.id
Ahok Usulkan Lulusan IPDN Jadi PNS di Daerah Terpencil
- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membubarkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Ketua Alumni: Ahok Tak Bermaksud Bubarkan IPDN

Ahok mengatakan hal itu kepada Jokowi saat berada satu mobil dalam perjalanan 'blusukan' ke kawasan Semper Barat dan Koja, Kamis, 3 September 2015.
IPDN Terancam Dibubarkan, Sang Rektor 'Sentil' Ahok


"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak.' Untuk apa ada sekolah IPDN saya bilang," ujar Ahok di hadapan 327 pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang baru ia lantik, di Balai Agung Balai Kota DKI, Jum'at, 4 September 2015.

Ahok mengaku, tidak melihat manfaat yang bisa diberikan para alumni dari lembaga yang sebelumnya bernama Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) itu setelah masuk ke lembaga pemerintahan.


Ahok mengatakan, alumni IPDN biasanya lebih senang berkumpul dengan aparat pemerintahan yang sama-sama merupakan alumni dari sekolah yang terletak di kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat itu. "IPDN itu istilahnya hanya untuk pembekalan korps saja," ujar Ahok.


Selanjutnya... Alumni IPDN kumpulkan uang untuk sogok...




Alumni IPDN kumpulkan uang untuk sogok


Ahok mengatakan, alumni IPDN yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga senang mengumpulkan uang untuk menyogok oknum jaksa atau oknum Inspektorat agar tidak diperiksa atas tindakan penyelewengan yang mereka lakukan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai PNS.


"Mereka suka kumpul-kumpul duit karena takut diperiksa. Saya tahu itu," ujar Ahok, merujuk kepada pengalamannya sebanyak 2 kali memimpin daerah.


Ahok mengatakan hal tersebut sambil meminta maaf kepada seorang ajudan yang berdiri di belakangnya, yang hanya khusus bertugas hari ini untuk membawakannya dokumen kata-kata pelantikan yang baru saja dibacakannya. Ajudan yang menurut Ahok merupakan alumni IPDN itu hanya berdiri tegak tanpa mengubah ekspresi mukanya.


Soal ajudan pribadi, Ahok mengatakan sejak ia menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, ia tidak pernah menjadikan seorang alumni IPDN sebagai ajudannya. Ajudan yang selalu mengikutinya ke mana pun ia pergi, adalah aparat kepolisian atau militer yang ia rekrut setelah sebelumnya menjadi tenaga pengamanan untuk dirinya selama masa kampanye.


"Saya tidak pernah pakai alumni dari IPDN. Untuk apa juga. Dia hanya boleh membawa 2 butir peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa bawa 9 sampai 18 peluru. Kalau mau cari ajudan, yang jago
berantem
saya bilang. Saya enggak mau ajudan dari IPDN," ujar Ahok.


Untuk keperluan abdi negara di pemerintahan, Ahok mengatakan pemerintah bisa merekrut orang-orang yang sebelumnya bekerja di perusahaan swasta yang menurutnya jauh lebih kompeten. Pemerintah juga bisa merekrut aparat TNI atau Polri yang ia nilai lebih disiplin.


Ahok juga menyoroti sistem rekrutmen dan sistem pelulusan mahasiswa yang menurutnya tidak transparan. Ia kembali menekankan peranan IPDN yang menurutnya hanya semata-mata berfungsi memberi pembekalan kepada sebuah korps untuk bergabung di lembaga pemerintahan, bukannya memberi pendidikan kepada mahasiswanya untuk menjadi abdi negara sesungguhnya.


Ahok mengaku telah menyampaikan semua argumennya itu kepada Jokowi. Namun, ia tidak bisa menebak jika bekas rekannya di Pemerintah Provinsi DKI itu memiliki pandangan yang sama dengan dirinya tentang IPDN.


"Saya enggak tahu pikiran beliau apa. Tapi, kalau menurut saya, IPDN enggak perlu ada. Buat apa ada sekolah gaya-gaya militer seperti itu? Semuanya dari perusahaan swasta, TNI, Polri, bisa mensuplai (PNS)," ujar Ahok. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya