Kereta Cepat Jepang dan China Ditolak, Ini Kritik Pengamat

Kereta cepat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
- Meski telah mengisyaratkan menolak proposal kereta cepat atau
high speed railway
Reuters Klarifikasi Berita Rini Soal Kasus Korupsi China
(HSR) baik yang ditawarkan Jepang maupun China, pemerintah Indonesia menyatakan akan terus berupaya merealisasikan proyek dengan rute Jakarta-Bandung ini.

Brudirect Klarifikasi Berita Rini di Kasus Korupsi China
Berdasarkan rekomendasi dari tim peneliti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memutuskan untuk mengembangkan kereta api berkecepatan sedang.

Menanggapi hal tersebut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai, proyek ini dalam pembangunannya memang tidak membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tetapi, proyek kereta cepat ini harus mempunyai tujuan jelas, terutama bagi kepentingan publik ke depannya.

"Pemerintah Indonesia harus membuat pernyataan kebijakan yang jelas apakah investasi kereta cepat ini diperlukan, apakah berbasis visi presiden, atau berlandaskan analisis makro ekonomi jangka panjang, atau bahkan proyek ini berdasarkan ketersediaan fiskal pemerintah," ujar Ketua MTI, Danang Parkesit, kepada VIVA.co.id, di Jakarta, Jumat, 4 September 2015.

Menurut Danang, pembangunan proyek kereta cepat ini adalah murni milik pemerintah, bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), apalagi milik negara-negara donor yang akan membiayai proyek ini.

"Keputusan investasi harus menjadi pertimbangan utama, baru keputusan pembiayaan dan selanjutnya keputusan pengadaan kereta cepat itu. Akan tetapi, saat ini yang kita pertarungkan adalah procurement decision dan financing decision, sementara investment decision tampak masih belum ada kepastian," ujarnya.

Dia juga membandingkan dengan negara-negara yang telah memiliki kereta cepat seperti Jepang, China, Korea Selatan, dan Taiwan, bahkan negara-negara yang dalam persiapan membangun proyek ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Hampir semua keputusan pembangunan ini berdasarkan instrumen transformasi ekonomi nasional, bukan semata-mata mengangkut penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain.

"Kalau fokusnya adalah untuk mengangkut penumpang dalam jumlah masal dan biaya lebih murah, pemerintah bisa menggunakan sistem lain yang lebih tepat," ujarnya

Dengan begitu, kata Danang, dalam pembanguan proyek ini, pemerintah diharapkan lebih dahulu memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia dan finansial global saat ini.

"Kita harus pertimbangkan seksama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan harus menjadi dasar pembuatan keputusan dan komitmen jangka panjang nasional," ujar Danang.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya