- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir mengatakan, ada pihak yang ingin menghambat proyek pembangunan listrik 35 ribu megawatt (mw). Ini terbukti dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang semula sudah ditetapkan, tetapi ketika ditawarkan malah harganya melonjak drastis, sehingga harga tersebut dinilai tidak masuk akal.
"Contoh konkrit di Batang, NJOP pertama itu harganya Rp10 ribu, kami beli Rp100 ribu tapi tidak mau. Kemudian, dibeli Rp400 ribu dibeli oleh swasta, tidak mau. Mereka mintanya Rp4 juta di tengah Kota Batang mungkin belum sampai. Orang-orang tertentu begini, niatnya memang mengganggu," ujar Sofyan di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis malam, 3 September 2015.
Baca Juga:
Padahal, pembiaran dalam pembangunan listrik 35 ribu mw ini akan berdampak langsung pada masyarakat itu sendiri. Sebab, daerahnya tidak akan dialiri oleh listrik yang sesuai.
"Ini menurut saya, aparat hukum akan secara bijak untuk mengambil sebuah keputusan, demi kelangsungan proyek-proyek pemerintah ke depannya," katanya menambahkan.
Ketika disinggung selain di Batang, daerah mana lagi yang menjadi penghambat pembangunan mega proyek ini, Sofyan menjawab bahwa masih banyak daerah lain juga yang sama seperti yang terjadi di Batang.
Baca Juga:
"Banyak, kalau yang 35 ribu mw paling krusial itu di Batang, Kalimantan ada, di Jawa Tengah ada. Memang ada 300 proyek, mungkin jumlahnya hanya 20 kasus. Tetapi, nanti yang paling bermasalah proses ke depan ini adalah jaringan," ujarnya.
Menurut dia, PLN akan membangun kurang lebih 46 ribu kilometer jaringan transmisi, di mana setiap kilometernya ada dua tiang yang akan tegak berdiri. Artinya, nantinya ada sekitar 80 ribu yang akan dibangun.
"Setiap tapak tiang itu luasnya sekitar 400-1.000 meter. Anda bayangkan ada 80 ribu lebih lokasi lahan yang harus dibebaskan, ini bisa jadi kendala."
(mus)
