- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id - Pemerintah terus melakukan berbagai usaha untuk menggerakkan roda perekonomian nasional, yang tengah mengalami pelambatan sebagai dampak dari krisis global.
Rencananya, Presiden Joko Widodo selama tiga hari berturut-turut mulai Kamis besok, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, akan memimpin rapat maraton.
Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam rakor tersebut di antaranya membahas 154 peraturan perundang-undangan yang dianggap menjadi barrier (ringtangan) dalam menggerakaan roda perekonomian nasional, dan berbagai hal termasuk di dalamnya adalah persoalan serapan daerah yang masih sangat rendah.
Pramono mengatakan, Presiden Jokowi telah meminta kepada menteri dalam negeri untuk menerapkan sistem reward and punishment (penghargaan dan hukuman) kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah.
“Bentuk punishment itu bisa dilakukan, misalnya dengan tidak memberikan DAK (Dana Alokasi Khusus), memotong insentif, atau kalau perlu juga uang tidak transfer dengan cash tapi dalam surat utang,” kata Pramono seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, seperti dilansir dari laman Setkab, Rabu 2 September 2015.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, menyangkut masalah hukum, ke depan pihaknya akan melakukan road show menjelaskan masalah-masalah pencegahan yang akan disosialisasikan nanti oleh Jaksa Agung, dan Kapolri bersama Pemda setempat, sehingga tidak ada alasan lagi penyarerapan anggaran itu menjadi halangan, karena ketakutan terhadap adanya tindakan-tindakan hukum di kemudian hari.
“Uang Rp273 tirliun itu kita harapkan bisa kita disperse (kucurkan) dan bisa pada kuartal tiga ini. Kita akan bisa mencoba pada 60 persen penyerapan belanja modal. Dengan demikian, maka kita bisa melihat likuiditas di market akan bisa lebih baik lagi,” tutur Luhut. (asp)
Rupiah Melemah, Tertekan Gejolak Ekonomi Global
Aksi damai 4 November tidak terlalu pengaruhi pergerakan rupiah.
