Sumber :
- REUTERS
VIVA.co.id
- Tiongkok dan Jepang, saat ini tengah bersaing untuk menggarap proyek kereta super cepat (
high speed train
) Jakarta-Bandung. Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, berharap pemerintah menunda proyek bernilai puluhan triliun itu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
"Pengajuan proposal kereta cepat Jepang dan Tiongkok, merupakan program yang baik. Tetapi, apakah itu sesuai prioritas? Itu yang sedang kami kaji. Sebab, sekarang daripada utang kereta cepat, lebih baik utang untuk beli tempe. Artinya, itu belum prioritas menurut kami," katanya, di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 2 September 2015.
Taufik menjelaskan, dalam kondisi ekonomi saat ini, pemeritah sebaiknya membuat program prioritas yang tepat, yakni program tersebut harus berdampak pada penjaminan kebutuhan pokok masyarakat, saat harga komoditas merangkak naik.
"Di tengah kondisi ekonomi yang tidak bersahabat, kami harapkan pemerintah lebih mengedepankan pada posisi kebutuhan hidup dasar masyarakat. Sembako murah lebih utama," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Nizar Zahro, mengatakan dukungannya atas rencana pemerintah membangun kereta teknologi tinggi Jakarta-Bandung.
Dia berharap, dalam melaksanakan proyek itu, pemerintah bisa menggandeng mitra asing yang komitmen dengan sejumlah prinsip.
"Yakni, ada alih teknologi, atau TOT (transfer of technology), pembiayaan murah, keselamatan terjamin, serta mengutamakan kandungan lokal saat membangun," kata Nizar.
Politisi partai Gerindra ini menambahkan, saat ini, ada dua proposal yang masuk ke pemerintah, yakni dari Jepang dan China. Nizar mengaku sudah mendapatkan dokumen penawaran kedua negara.
Dia memaparkan, dari Jepang menawarkan pembiayaan sebesar Rp60-an triliun, sedangkan China Rp50-an triliun. Pihak Jepang meminta bunga sebesar 0,1 persen dari dana investasi, sedangkan China meminta dua persen.
Menurutnya, kedua penawaran itu sama-sama mematok ongkos per penumpang nantinya seharga Rp200 ribu sekali jalan. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Taufik menjelaskan, dalam kondisi ekonomi saat ini, pemeritah sebaiknya membuat program prioritas yang tepat, yakni program tersebut harus berdampak pada penjaminan kebutuhan pokok masyarakat, saat harga komoditas merangkak naik.
