- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri tidak akan memenuhi semua tuntutan buruh dalam unjukrasa di Istana Negara.
Menurut Hanif, saat ini memang tidak semua tuntutan buruh bisa dipenuhi pemerintah karena keadaan ekonomi Indonesia yang sedang goyang. Terutama soal kenaikan upah serta mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Hanif mengatakan, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiasati persoalan ekonomi agar PHK menjadi opsi terakhir dalam persoalan ekonomi yang melanda Indonesia.
"Kita upayakan agar PHK itu menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama," kata Menaker bersama Menko Polhukam dan Menteri Kesehatan di Kantor Kemenko Polhukam usai bertemu perwakilan buruh, Selasa, 1 September 2015.
Hanif mengakui, dari laporan terakhir yang ia terima, perusahaan-perusahaan memang terus melakukan efisiensi. Namun, ia berharap perusahaan mengedepankan prinsip dialog dengan serikat pekerja untuk menyiasati keadaan ekonomi seperti sekarang ini.
Terkait persoalan PHK ini, Menaker menyebut Kementeriannya mempunyai program-program seperti program padat karya produktif dan lain-lain.
"Kita berharap kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah, ekonomi kita menjadi lebih baik dan penyerapan tenaga kerja juga lebih baik," ujar mantan Anggota DPR RI ini.
Terkait permasalahan upah, Menaker menegaskan pemerintah terus menggelar dialog untuk memperoleh formula yang pas.
"Tapi kami selalu memberikan kepastian. Pertama upah dipastikan naik setiap tahunnya. Jadi nggak benar upah itu hanya naik lima tahun sekali," kata Hanif.
Selain kepastian kenaikan upah, harus diperhatikan juga kepastian kepada dunia usaha mengenai besaran kenaikan upah.
"Kami upayakan besaran kenaikan upahnya predictable, sehingga tidak mengganggu keuangan perusahaan. Ini yang terus kami godok," kata Menteri yang juga musisi ini. (ase)
BPS: Upah Buruh Per Februari Naik
Kenaikan upah menggambarkan perubahan daya beli.
