VIVA.co.id - Sekarang ini, beberapa elemen masyarakat mulai komplain dengan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo beberapa kali menjelaskan bahwa subsidi BBM (bahan bakar minyak) tidak baik, sehingga pemerintah mengurangi subsidi BBM.
Tapi kenyataannya, masyarakat tidak paham dan menghadapi kenyataan harga sembako naik, namun daya beli menurun.
Ekonomi sistem kapitalisme yang diterapkan di Indonesia itu ibarat satu keluarga besar 100 anak adalah tergantung pada golongan menengah.
Struktur piramida golongan masyarakat di Indonesia, kira-kira begini:
100% tenaga kerja usia produktif
5% bekerja sebagai PNS
5% sebagai pedagang dan spekulan
1% sebagai TNI / Polri
0,01% sebagai investors
Selama ini, pemerintahan sebelumnya selama 16 tahun reformasi menggunakan cara distribusi voucher BBM kepada masyarakat. Ibarat Kartu BBM Indonesia (KBI) inilah disebar.
Kartu ini yang membuat ekonomi berputar jadi konsumsi masyarakat. Ibarat keluarga, Presiden memberikan semacam uang transport KBI kepada golongan menengah.
Karena itu, ekonomi model Socialism Democrats, atau Sosdem ini hanya membuat ekonomi konsumtif. Akibatnya, jumlah pasar swalayan terkemuka di Indonesia lebih dari 100 cabang melebihi Taiwan, Malaysia, Hong Kong, Singapore, bahkan melebihi China.
Juga ekonomi ala Sosdem ini tidak menghasilkan multiplier effects. Sedangkan ekonomi kapitalisme yang dikerjakan oleh rakyat Indonesia adalah melalui TKI.
Jokowi melihat kenyataan ini tidak bisa diam dan mengambil tindakan, maka APBD diperketat dengan e-budgeting dan pengawasan dilakukan sedini mungkin dengan cara Bareskrim mulai melacak anggaran UPS mulai di DKI Jakarta.
Bagaimana Jokowi bisa mengalihkan Kartu BBM dan ke depannya?
Basis fundamental ekonomi sistem kapitalisme adalah ekonomi berbasis bank. Penetrasi banking sistem di Indonesia dilihat dari jumlah debitur paling banyak 10 juta nasabah, sisanya ditangani leasing company yang jumlah nasabahnya paling 10 juta juga.
Total yang melakukan ekonomi sistim kapitalisme ini hanya 20 persen saja, selebihnya ekonomi yang berjalan adalah KBI dan Kartu APBD (KA).
Karena itu, pencabutan KA dan KBI ini mau tidak mau harus diperluas jangkauan nasabah banking system. Paling tidak nasabah ditingkatkan kepada seluruh Karyawan pekerja formal.
Kalau asumsi jumlahnya pekerja formal minimum 50 juta-70 juta orang maka harus digerakkan sistem banking melalui central pension funds (CPF) untuk menopang kredit pekerja formal dengan bunga ringan supaya 50 juta-70 juta pekerja formal Indonesia bisa mengakses kredit banking seperti kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan DP ringan misalnya 5 persen - 10 persen.
Bagaimana pun Jokowi harus mengambil langkah cepat. Ekonomi sudah menurun selama enam bulan terakhir ibarat pasien infus KBI dan KA ini harus rawat jalan. Bila tidak dirawat, pasien KBI dan KA ini tidak bisa bangun dan berjalan.
Tidak bisa dibandingkan ekonomi Kartu BBM ini dengan kartu sakti Jokowi. Kartu sakti Jokowi termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) tidak sebanding skala besarnya anggaran Kartu BBM.
Pekerja formal minimum 50 juta-70 juta orang, maka harus digerakkan system banking melalui CPF untuk menopang kredit pekerja formal dengan bunga ringan supaya 50 juta-70 juta orang Karyawan pekerja formal Indonesia bisa mengakses kredit banking yang substantial skala anggarannya.
Sekaligus sistem ditopang oleh CPF yang kuat dan sustainable. Belajar dari negara maju di AS misalnya, banking system di sana ditopang oleh dana pensiun dan asuransi.
Di Singapore besarnya CPF mencapai 40 persen gaji yang disubsidi perusahaan dan karyawan, sehingga sistem kapitalisme mereka berjalan sehat dan kuat.
Masalahnya di Indonesia, dana BPJS Ketenagakerjaan tidak dimanfaatkan untuk menopang banking sistem untuk pekerja.
Ir. Goenardjoadi Goenawan MM.
Konsultan dan motivator tentang paradigma baru tentang uang. Penulis 10 buku manajemen. Buku terbaru MONEY INTELIGENT, Rahasia Kaya Mulai Berbisnis, dan seri MI2 Rahasia Kaya Jangan Cintai Uang segera terbit di Gramedia bulan Sept 2015. Follow instagram/Goenardjoadi dapatkan eBook MI4
(asp)
