Demo Buruh, Menaker Batal Rapat Kerja di DPR

Anggota Komisi IX dari F-PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning
Sumber :

VIVA.co.id - Anggota Komisi IX DPR RI, Ribka Tjiptaning menyesalkan ketidakhadiran Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri dalam rapat kerja dengan DPR hari ini, Selasa, 1 September 2015.

Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina

Manteri Hanif urung memenuhi panggilan DPR dengan alasan ada demonstrasi buruh. Padahal, banyak persoalan buruh yang harus segera dituntaskan pemerintah. Ribka juga mengeluhkan banyak kebijakan Menteri Hanif yang tidak dikonsultasikan dengan DPR.

"Dia nggak dateng alasan ada demo buruh. Padahal kita menunggu untuk menyelesaikan masalah buruh. Kalo dia dateng kita temui buruh langsung. Kita bicara dengan buruh dan cari solusi bersama," kata Ribka di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 1 September 2015.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

Menurut dia, langkah dan kebijakan Menteri Hanif belum memberikan solusi pada sektor buruh. Tak hanya itu, kebijakan Menteri Hanif dinilai tak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo.

"Kemenaker harus ambil risiko dan terobosan, seperti saat Pak Jokowi melantik dulu. Pak Jokowi bilang dia butuh menteri yang berani ambil risiko dan punya terobosan," ujarnya menambahkan.

Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR

Politisi PDIP ini menegaskan, ada banyak persoalan luar biasa di sektor perburuhan yang belum terselesaikan. Pemerintah telah membuat kebijakan yang memberatkan buruh lokal. Namun di sisi lain, pemerintah justru mempermudah buruh asing masuk ke Indonesia.

"Ini membuat para buruh marah. Mereka mengancam aksi besar besaran. Aksi para buruh itu hak buruh. Itu warning terhadap pemerintah," kata Ribka.

Selain itu, semua tuntutan para buruh terkait kenaikan upah, hingga item kecil yang dimasukkan dalam komponen wajar. "Masa buruh nggak boleh pake parfum. Nggak boleh pake lipstik. Itu diskriminasi. Masa hanya anggota DPR saja yang boleh. Semua boleh, paling hanya masalah merek," ujarnya.

Ia meminta aksi buruh tidak disikapi berlebihan oleh pemerintah. Karena, aksi ini sebagai ekspresi dan peringatan bagi pemerintah. "Biasa aja, itu hak buruh. Ini warning untuk pemerintah, aku nggak masalah, meski aku di partai penguasa, tapi kritik pemerintah boleh-boleh aja."

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya