Sumber :
- Istimewa
VIVA.co.id
- Langkah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang akan memberikan sanksi terhadap perusahaan investasi global, JP Morgan menuai kritik. Salah satunya dari Ekonom dan Mantan Menteri di era Presiden Soeharto, Emil Salim.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Emil menilai, pemberian sanksi tersebut harus jelas asal usulnya. Sebab, dengan kondisi seperti sekarang, kredibilitas pemerintah sangat dibutuhkan khususnya untuk menjaga kepercayaan pasar keuangan internasional.
"Dalam persoalan JP Morgan, seharusnya cek dulu apa benar. Ketika itu benar, sikap pejabat ya tidak mengarang, tidak marah. Tapi, telusuri sebab analisa itu timbul," kata Emil di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 31 Agustus 2015.
Emil menuturkan, kondisi mental pemerintah terlihat tidak stabil dalam menyikapi pernyataan JP Morgan. Sebab, pernyataan tersebut dinilai akan mempengaruhi sisa dana asing yang ada di dalam negeri. Saat ini, lanjut Emil, setidaknya ada US$150 juta dana yang masih terombang ambing di pasar keuangan Indonesia.
Oleh karena itu, dia meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri. Hal ini guna mengantisipasi kelanjutan dari adanya sentimen negatif dari pasar global.
"Pemerintah memang harus proaktif, jangan sampai krisis. Pemerintah kasih tunjuk penggunaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri tidak boleh, jadi harus gunakan rupiah," ujar dia.
Sebelumnya, JP Morgan bukan pertama kalinya terkena sanksi karena sarannya terkait surat utang Indonesia. Pada November 2014, mereka juga dikenai denda US$352 juta oleh otoritas keuangan Inggris, Financial Conduct Authority.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Emil menuturkan, kondisi mental pemerintah terlihat tidak stabil dalam menyikapi pernyataan JP Morgan. Sebab, pernyataan tersebut dinilai akan mempengaruhi sisa dana asing yang ada di dalam negeri. Saat ini, lanjut Emil, setidaknya ada US$150 juta dana yang masih terombang ambing di pasar keuangan Indonesia.
