Wakil Ketua DPR: Kami Bukan Pabrik Undang-undang

Fadli Zon
Sumber :
  • satu jam lebih dekat-tvOne
VIVA.co.id
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyangkal tudingan banyak pembuatan dan revisi perundang-undangan yang masuk Program legislasi Nasional (Prolegnas) mangkrak. Dia mengakui banyak yang belum selesai, tapi proses pembahasan bersama pemerintah berjalan.

Pimpinan DPR Nilai Sudah Cukup Bukti Jadikan Ahok Tersangka

"Tidak mangkrak, sebab dalam penyusunan dan pembahasan kita kan memang
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
start -nya agak terlambat, karena waktu itu ada perbedaan dan perdebatan. Jadi Prolegnas itu baru ditetapkan awal Januari kalo tidak salah," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 28 Agustus 2015.


Fadli memastikan semua perundang-undangan yang masuk dalam Prolegnas, semua masih dalam proses. Menurutnya DPR akan terus mengoptimalkan kinerja mengejar target Prolegnas.


"Saya kira pada masa sidang ini akan menghasilkan sejumlah undang-undang. Ada beberapa nanti yang ditetapkan. Sudah ada beberapa juga yang sudah selesai," katanya.


Politisi Partai Gerindra ini memaparkan orientasi DPR saat ini lebih kualitatif, yakni lebih mengutamakan kualitas dari undang undang yang dihasilkan.


"Karena kami ini bukan pabrik undang-undang. Kita membuat undang-undang sesuai dengan kebutuhan. Ada juga sejumlah rencana undang-undang yang belum tentu diterima, bisa ditolak," katanya.


Fadli mencontohkan beberapa rencana undang-undang yang sudah dimasukkan namun ada kemungkinan ditolak.


"Misalnya RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. RUU KUHP. Tapi ada juga yang kita percepat seperti undang-undang JPSK," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya