Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, tak mempercayai dikarenakan kepala daerahnya takut dikriminalisasi dengan pasal korupsi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Zuhro masalah adalah kasus lama. Perempuan yang juga rajin meneliti soal otonomi daerah ini mengatakan alasan itu bukan yang sebenarnya terjadi.
Baca Juga:
"Hanya untuk menjamin mereka mengucurkan atau menggunakan anggaran itu aman, tidak perlu. Karena peraturan sudah sangat cukup, mereka nggak boleh ngeles lah soal itu. Ini ngeles saja," kata Zuhro di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis 27 Agustus 2015.
Menurutnya, selama ini tidak ada upaya . Namun yang ada hanyalah peraturan yang ketat terkait anggaran tersebut.
Akibatnya para kepala daerah tidak berani mengambilnya, lantasan takut terjerat.
"Ada keengganan, karena diawasi agak ketat, itu sebetulnya. Jadi bukan takut di kriminalisasi. Itu memang disimpangkan kok," katanya.
Pemerintah pusat sudah mengumpulkan para kepala daerah. Presiden Joko Widodo meminta pemda tidak takut menggunakan dana itu untuk pembangunan di daerah.
Melalui Kejaksaan Agung, pihaknya sudah membentuk tim untuk menjaga dan mengawasi, agar para kepala daerah ini tidak takut menggunakan anggaran karena ancaman dipidanakan. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Hanya untuk menjamin mereka mengucurkan atau menggunakan anggaran itu aman, tidak perlu. Karena peraturan sudah sangat cukup, mereka nggak boleh ngeles lah soal itu. Ini ngeles saja," kata Zuhro di Gedung PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis 27 Agustus 2015.
