- D.A. Pitaloka/Malang
VIVA.co.id - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis potensi politisasi APBD dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang. Mereka menduga calon petahana akan melakukan upaya masif untuk mempolitisasi APBD.
Berdasarkan data yang ada, dari 810 pasangan calon dalam 269 daerah pelaksana pilkada serentak, ada 122 petahana yang akan bertarung kembali. Jumlah 122 tersebut hampir sekitar 45 persen dari total daerah yang menyelenggarakan pilkada.
Sementara dari riset FITRA menunjukkan, petahana dalam pilkada selalu memiliki nilai khusus yaitu "sumber daya" anggaran dan birokrasi untuk memenangi persaingan untuk terpilih kembali dan mempertahankan kekuasaan.
Dalam rilis Seknas FITRA, Senin, 3 Agustus 2015, ada 7 celah politisasi APBD oleh petahana.
Pertama adalah dana bantuan sosial dan dana hibah, ini yang paling sering digunakan oleh incumbent. Di Banten, tahun 2011, dana bansos dialirkan ke keluarga dan organisasi pendukung petahana.
Di Sumatera Selatan tahun 2012, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pilkada ulang karena petahana terbukti menggunakan dana bansos dan hibah untuk kepentingan mempengaruhi pemilih dengan pembagian barang dan jasa.
Kedua, program-program populis, digunakan petahana agar populer di mata masyarakat. Ketiga, bantuan keuangan daerah provinsi yang akan gencar diberikan kepada basis dukungan gubernur petahana.
Keempat, penambahan tunjangan gaji birokrasi, beberapa wilayah disinyalir sudah menaikkan anggaran belanja birokrasi lebih besar menjelang pilkada dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kelima, program infrastruktur dadakan, pembangunan jalan, fenomena yang sering dijumpai menjelang pilkada. Membangun jalan yang rusak di suatu daerah basis petahana atau untuk mempengaruhi basis-basis baru.
Keenam, penyelewengan dana desa, laporan dari masyarakat akan adanya potensi kuat penyelewengan dana desa untuk kepentingan pilkada khususnya petahana. Modusnya, ada desa yang belum mendapatkan dana desa akan segera dicairkan jika penduduk tersebut memilih petahana.
Ketujuh, menjual APBD P 2015 dan APBD 2016. Momentum APBD Perubahan 2015 yang biasanya terjadi bulan Agustus-Oktober akan digunakan petahana mengubah postur APBD yang mendukung program agar terpilih kembali dengan politik anggaran yang mengarah ke pemilih.
Hal ini biasanya terjadi di mana, program populis akan semakin banyak dibandingkan dengan program prioritas daerah. Momentum RAPBD 2016, petahanan dan calon-calon yang lain biasanya sudah membuat deal-deal politik dengan pengusaha-pengusaha di mana sumbangan berupa dana kampanye akan dikembalikan dengan alokasi anggaran proyek infrastruktur pengusaha.
Ahok Maju Lewat Parpol, Bagaimana Nasib 1 Juta KTP?
Relawan mengaku tetap mendukung Ahok.
