Sumber :
- Dok. Ist
VIVA.co.id
- Aturan yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengenai iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3 persen dinilai masih memberat-kan para pengusaha. Jika melihat kondisi ekonomi saat ini yang sedang melambat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pertumbuhan ekonomi kita sedang stagnan, banyak perusahaan turun omset-nya. Tak semua perusahaan itu dalam kondisi bagus," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Putri K Wardhani kepada VIVA.co.id di Gedung BKPM, Jakarta, Jumat 3 Juli 2015.
Baca Juga :
Apindo Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik
Dia khawatir, jika pengusaha terlalu dibebani pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Sehingga akhirnya harus melakukan pengurangan tenaga kerja.
"Kalau profit saya enggak banyak, dan pengeluaran semakin meningkat, apakah saya tidak mengurangi tenaga kerja saja?" ia menambahkan.
Permintaan pengusaha agar iuran BPJS hanya 1,5 persen dari pendapatan bukannya tidak berdasar. APINDO memiliki kajian yang valid mengenai hal ini. "Kami yang pertama kali rapat setelah diputuskan 3 persen," tegas dia.
Sementara itu, ditemui ditempat yang sama, Wakil Sekretaris Umum Apindo, Herman Kasih berpendapat yang sama, Dia mencontohkan, Amerika Serikat saat ini hanya menetapkan iuran sebesar 2 persen.
"Itu terlalu tinggi. Masa kita negara berkembang langsung 3 persen," tambahnya.
Halaman Selanjutnya
"Kalau profit saya enggak banyak, dan pengeluaran semakin meningkat, apakah saya tidak mengurangi tenaga kerja saja?" ia menambahkan.
