- D.A. Pitaloka/Malang
VIVA.co.id - Seluruh anggota Komisi I DPR menyetujui pengajuan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Gatot Nurmantyo, sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia. Tak ada satu pun dari mereka yang menolak pencalonan Gatot meskipun sebelumnya sempat ada yang menyuarakan kemungkinan tersebut.
Uji kelayakan dan kepatutan Gatot di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen itu berakhir pada pukul 21.15 WIB, Rabu 1 Juli 2015. Secara administratif, Komisi I tidak menemukan adanya masalah.
Begitu juga secara visi dan misi, Komisi I juga menilai pemaparan Gatot baik dan melingkupi aspek geopolitik, geoekonomi dan geostrategis.
"Ini suatu pandangan proyektif ke depan. Apa yang jadi ancaman, tantangan Indonesia yaitu, titik pusat konflik pertarungan sumber daya alam di kawasan Asia, di mana Indonesia menjadi titik," kata Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq, di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Mahfudz menyampaikan, 10 fraksi telah menyampaikan pandangannya. Ada 7 fraksi yang setuju tanpa catatan yakni: Hanura, PKS, PKB, PAN, Demokrat, Gerinda dan PDIP. Sedangkan sisanya setuju, namun dengan menambahkan sedikit catatan.
"Fraksi Nasdem meminta komitmen Panglima untuk prioritaskan industri pertahanan dalam negeri. Fraksi PPP meminta komitmen Panglima berani, tegas ikhlas dan meminta tanggung jawab karena amanah," ujar Mahfudz.
Sedangkan Fraksi Golkar meminta Panglima untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam memenuhi peningkatan kesejahteraan prajurit, mencari solusi sengketa perumahan prajurit, dan meminta agar TNI membuat masyarakat membantu tugas pokok TNI.
Dengan komposisi dukungan fraksi-fraksi tersebut, Komisi I DPR secara resmi menyetujui penunjukan Gatot sebagai Panglima TNI, sekaligus menyetujui pemberhentian Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
"Persetujuan Komisi I selanjutnya harus dilaporkan ke pimpinan dewan, pengesahan terakhir dibawa ke rapat paripurna DPR. Apakah fraksi setuju?" tanya Mahfudz. Semua anggota serempak menjawab, "setuju!"
Incaran Dunia
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan itu, mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu membeberkan bahwa kekuatan militer Indonesia harus fokus pada dua kekuatan, yakni kekuatan Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU). Menurutnya, Indonesia yang berada di garis ekuator, menjadi salah satu tujuan ancaman dunia ke depannya.
Gatot mengingatkan, sekitar tahun 2045, energi fosil seperti minyak bumi, diperkirakan habis. Sehingga, dunia akan beralih pada energi alami. Negara-negara yang dilalui equator termasuk Indonesia, akan menjadi incaran dunia.
Dia menjelaskan, saat ini karena energi fosil masih jaya maka terlihat konflik-konflik terjadi di negara-negara Arab yang memang kaya akan minyak atau energi fosil.
Namun ke depan, Indonesia akan menjadi sasaran keamanan. Sebab, potensi alam dan laut di Indonesia yang sangat komplit bagi energi yang dibutuhkan dunia puluhan tahun yang akan datang.
Gatot memaparkan, Indonesia dengan negara kepulauan terbesar di daerah ekuator, punya potensi yang sangat besar. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia yakni 95.181 km dan luas laut 5,8 juta km persegi.
Dengan realitas itu, Indonesia menjadi ancaman nyata bagi keamanan kalau tidak dijaga dengan baik. Gatot mengatakan, menjaga luas itu harus dengan kekuatan angkatan yang mumpuni.
"Tidak ada alternatif lain, kecuali fokus membangun kekuatan angkatan laut dan angkatan udara secara serentak dan sesegera mungkin agar mampu mengontrol, mengawal dan menjaga nusantara dengan memiliki keunggulan laut dan keunggulan udara," jelas Jenderal Gatot, saat uji kelayakan dan kepatutan, di ruang Komisi I DPR, Rabu 1 Juli 2015.
Pemaparan ini mendapat respon dari Ketua Komisi I yang juga pimpinan sidang, Mahfudz Siddiq. Mengingat, saat Presiden menyampaikan surat pengajuan Jenderal Gatot sebagai calon tunggal Panglima TNI, banyak publik bertanya-tanya karena Gatot dari unsur Angkatan Darat.
Sementara, visi Presiden Jokowi adalah membangun kemaritiman. Namun dari pemaparan ini, kata Mahfudz, menjawab keraguan publik tersebut.
"Ini saya pikir menjawab sebagian pihak," kata politisi PKS itu.
Masalah Alutsista
Masalah alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI kembali menjadi sorotan khususnya setelah insiden jatuhnya pesawat Hercules TNI AU di Medan, Sumatera Utara, Selasa, 30 Juni 2015 lalu. Peristiwa itu menyebabkan 140 korban lebih meninggal dunia.
Kritik menyangkut alutsista itu salah satunya diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais. Dia menilai banyak alutsista yang sudah tidak memadai.
Apalagi, beredar kabar bahwa Hercules yang jatuh itu adalah alutsista yang sudah tua dan merupakan hibah. Hanafi mengatakan model alutsista hibah yang selama ini masih dilakukan perlu dikaji ulang.
"Apakah hibah itu dievaluasi. Kalau tidak mau harus beli baru. Konsekuensinya anggaran," ujar politisi asal Partai Amanat Nasional ini.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Pramono Anung berpandangan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan pertahanan yang kuat. Selain melakukan modernisasi alutsista, Panglima TNI yang baru juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para prajuritnya.
"Sebab kita melihat sekarang ini masih ada perbedaan dan sering terjadi bentrokan di lapangan antara TNI dan Polri yang sumber masalahnya adalah kesejahteraan," kata Pramono.
Terkait kecelakaan pesawat Hercules TNI yang jatuh di Medan itu, ia mengatakan bahwa upaya Indonesia untuk memodernisasi alutsista nampaknya belum cukup optimal.
Saat melakukan fit and proper test dengan calon Kepala BIN kemarin, Pramono megatakan bahwa Komisi I DPR sepakat menambah anggaran untuk alutsista. Menurutnya, anggaran yang diberikan kepada TNI sudah cukup besar, namun masalah yang paling utama adalah pada serapannya.
"Persoalan serapan ini sering menjadi problem kita. Bahkan kini saya banyak mendengar di berbagai Kementerian bahwa serapannya masih sangat rendah, termasuk di TNI dan Kemenham," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa harus ada payung hukum yang menaungi agar pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden bisa dipercepat.
Setengah Abad
Peringatan mengenai kondisi alutsista yang mengkhawatirkan juga disampaikan oleh Jenderal Moeldoko, Panglima TNI yang tak lama lagi akan diganti oleh Gatot.
Moeldoko menyadari tidak sedikit pesawat Hercules milik TNI yang sudah uzur namun masih tetap beroperasi. Dari informasi yang dia terima, ada sebanyak 82 Pesawat Hercules yang sudah ada sejak tahun 1960 dan masih dioperasikan hingga saat ini.
"Kekuatan Hercules kita itu dari angkatan 1960 ada 82 unit, dari angkatan tahun 1978 ada sekitar 12, dan ada 6 unit dari tahun 1980. Memang alat angkut udara kita itu cukup tua usianya tapi dengan ketekunan anggota kita bisa dirawat semuanya," kata Moeldoko di Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2015.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Ade Supandi, yang mendampingi Panglima TNI menyebutkan bahwa Indonesia memiliki total 50 persen alusista yang sudah berumur tua.
"Untuk alusista, kita anggap kasar saja sekitar 50 persen itu masih butuh peremajaan, banyak yang sudah berumur tua," kata Supandi.
Supandi mengatakan dengan fakta tersebut TNI AL sedari dulu telah mengupayakan peremajaan alutsista, dibarengi dengan kegiatan pemeliharaan sebelumnya. Sehingga walaupun berumur tua, TNI menjamin bahwa alusista tersebut masih layak pakai.
Salah satu alutsista tertua yang dimiliki TNI AL adalah kapal yang dibeli bekas dari Belanda, namun sudah mengalami mobilisasi.
"Kami beli kapal itu second dari Belanda, tapi sudah mengalami mobilisasi dan kita harpkan bisa beroperasi 5-8 tahun ke depan," ujar dia.
Lantas, bagaimana proyeksi Gatot atas persoalan krusial tersebut?
Secara umum terkait alutsista, Jenderal Gatot mengatakan sudah seharusnya TNI tidak lagi menerima alutsista hibah dari negara lain.
"Kita inginkan baru," kata Gatot, di gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Juli 2015.
Menurut Gatot, pandangan tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang meminta agar alutsista TNI tidak boleh lagi dari hibah. Tapi harus alat yang baru.
"Kalau sudah menjadi keputusan Presiden maka tidak bisa ditawar lagi," kata Gatot yang juga pernah menjabat Gubernur Akademi Militer TNI Angkatan Darat tersebut.
Selain itu, juga Gatot akan tetap melanjutkan Minimum Essential Force (MEF), yang menjadi program khusus. "Kemudian pemerintah akan meningkatkan," katanya. (ren)
Resep Panglima TNI untuk Raih Cita-cita Tinggi
Panglima TNI itu memberikan kuliah umum di depan mahasiswa UI.
