- foto : VIVA.co.id/Ririn Aprilia
VIVA.co.id - Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, sore ini menghadiri rapat kerja dengan komisi II untuk melakukan pembicaraan pendahuluan terkait RAPBN 2016. Dalam laporannya, ia menyatakan bahwa Kementeriannya membutuhkan sejumlah dana tambahan untuk memaksimalkan Rencana Program Kerja.
“Dalam rangka percepatan pembangunan desa perbatasan dan pulau luar terpecil, serta penguatan sumber daya masyarakat sesuai amanah UU Desa, Kementerian Desa membutuhkan tambahan dana sebesar kurang lebih Rp15 triliun. Hal ini Untuk mendukung pencapaian target-target peningkatan sarana dan prasarana pedesaan,” ujar Marwan.
Menanggapi hal tersebut, salah seorang anggota Komisi VII menyatakan bahwa usulan tambahan dana ini diterima, namun harus realistis dan harus ada keselarasan penjelasan.
“Insya Allah yang diajukan Kemendes sebesar 15 triliun sangat realistis, tetapi tentu kita perlu ada penjelasan tentang keselarasannya. Karena, bagaimana pun, infrastruktur di tingkat pedesaan banyak sekali yang belum bagus, sehingga ketika meminta dana tambahan untuk transportasi misalnya, perlu ada keselarasan penjelasan bentuknya seperti apa, manfaatnya apa, dan untuk masyarakat desa seperti apa,” ujar salah satu anggota Komisi VIII.
Sementara anggota lainnya terkejut ketika mendengar bahwa masih ada program Kemendes yang terkait dengan Kemndagri.
“Kemendes dan Kemendagri ini seakan-akan satu jiwa dua badan. Kalau dalam perjalanannya nanti, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka tentu tidak jelas siapa yang akan bertanggung jawab,” ujar salah seorang anggota Komisi VIII. (ren)
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
