Pembangunan LRT Tak Semulus Bayangan Jokowi

Ilustrasi pembangunan infrastruktur.
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan cepat di wilayah Jabodetabek masih harus negosiasi lahan. Pasalnya, sebagian lahan terbuka hijau milik Provinsi DKI Jakarta belum bisa sepenuhnya diserahkan kepada PT. Adhi Karya.

Banyak Kontrak Mundur, Laba Adhi Karya Turun

Deputi Gubernur Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sutanto mengatakan, Peraturan Presiden yang membuat seolah-olah harus memberikan tanah untuk proyek tersebut, harus dibicarakan secara lebih matang sebelum dikeluarkan.

"Adhi Karya kan minta dibuatkan Perpres. Tapi yang krusial dalam Perpres itu seolah, kewajiban DKI memberikan tanah, nah itu yang harus dibicarakan dulu. Karena itu kan aset negara, kami tidak bisa berikan begitu saja," ujarnya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2015.

Adhi Karya Bagikan Dividen Rp93 Miliar

Menurut dia, DKI Jakarta masih mengalami kekurangan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH). Sementara, lahan yang akan dipakai untuk pembangunan LRT tersebut sebagian adalah RTH di kawasan strategis.

"Padahal secara Undang-undang diinginkan DKI itu punya RTH 30 persen. Tapi saat ini masih punya 11-12 persen. Nah ini kan masih jauh dari yang diharapkan," ujarnya menjelaskan.

Budi Harto Ditunjuk Jadi Direktur Utama Adhi Karya

Dia mencontohkan, lahan untuk jalur koridor Cibubur-Cawang misalnya, akan banyak menggerus lahan terbuka hijau. Hal ini harus menjadi perhatian.

"Di Cawang itu juga akan digunakan untuk depo stasiun dan sebagainya, itu yang perlu dibahas," ujarnya menambahkan.

Kementerian perhubungan belum memberikan solusi mengenai hal ini. Sebab, tanah yang dibicarakan antara pemprov DKI Jakarta dan Adhi Karya adalah tanah milik Daerah.

"Tadi saya konfirmasi, ini sewa atau beli. Dia minta dipinjamkan, dan gak ada konsesi," katanya.

Meski demikian, dia menampik anggapan bahwa Pemerintah DKI Jakarta tidak mau memberikan lahan. Pihaknya hanya ingin hati-hati dalam memberikan aset negara.

''Bukan gak mau, kita ingin ada legal basis, Adhikarya kan bukan BUMN berbasis Public Service Obligation (PSO) saja tapi komersial. Artinya, kalau DKI bisa pinjamkan itu gratis ke Adhi, berarti kami juga bisa beri pinjaman gratis pada yang lain kan?"

Sebagai informasi, pemerintah berencana melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan LRT Jakarta, bertepatan dengan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Kemerdekaan RI, pada 17 Agustus 2015 mendatang.

Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan mengatakan, Presiden Joko Widodo berharap, rute LRT itu nantinya akan melalui seluruh Jabodetabek, yaitu Bogor menuju Jakarta dalam hal ini lewat Cawang, dan menggunakan jalur tepi tol.

(mus)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya