- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVA.co.id - Hal ini disampaikan oleh beberapa anggota Komisi III saat melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) siang tadi, Rabu, 27 Mei 2015.
Mereka meminta agar BPNT melakukan kordinasi yang intens dengan beberapa lembaga seperti Kemendagri dan Kementerian Pembangunan Desa. Selain itu, langkah preventif juga perlu dilakukan guna mencegah bibit-bibit timbulnya pergerakan radikal.
“Saya usul, kalau BNPT bisa melakukan semacam MoU dengan teman-teman di kementerian pembangunan desa untuk melakukan semacam sosialisasi dan pelatihan kepada aparat-aparat desa di seluruh provinsi, maka ini akan sangat membantu memaksimalkan upaya BNPT dalam menanggulangi gerakan radikal yang timbul,” ujar Anggota Komisi III Erma Ranik, .
Menurut Erma, aparat desa inilah yang paling mengetahu kondisi warga di wilayahnya. Pelatihan ini diharapkan dapat memunculkan kesadaran mereka dan ini akan sangat membantu memaksimalkan upaya BNPT untuk memberantas bibit gerakan radikal yang berpotensi muncul.
“Saya juga sangat mengapresiasi BNPT yang beberapa waktu lalu telah melakukan workshop dengan lurah-lurah di dua provinsi. Tapi kalau hal ini dilakukan terhadap seluruh provinsi, maka ini akan menjadi sebuah terobosan besar,” kata Erma.
Sementara menurut Jazuli Juwaini yang juga merupakan anggota Komisi III, BNPT sebaiknya melakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab lahirnya gerakan radikal.
“Saya melihat pemicu orang-orang yang berpikiran radikal timbul dari kesenjangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, saya berhadarp BNPT juga mampu menganalisa pemicu-pemicu timbulnya terorisme itu supaya dapat menyelesaikannya tepat sasaran,” ujar politisi PKS tersebut.
Komisi VII Dukung Upaya Pemerintah Perkuat Pertamina
Demi mencapai kedaulatan energi.
